Krisis Air, Apa yang Bisa Kita Lakukan?


DSC_0252
Distribusi air bersih di daerah Indramayu Jawa Barat. (Sumber Foto: Disaster Management Center Dompet Dhuafa) 

Akses terhadap air bersih adalah inti dari pembangunan berkelanjutan dalam tiga dimensi, yakni pengentasan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Ketersediaan air bersih adalah pendorong utama terhadap semua upaya peningkatan kesejahteraan sosial dan pertumbuhan yang inklusif. Akses ke fasilitas air dan sanitasi penting untuk setiap aspek martabat manusia.

Di samping berbagai kemajuan dalam peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, tantangan dan kesenjangan masih tetap kita temui. Seiring berakhirnya periode MDGs pada 2015 lalu, terdapat sekitar 800 juta atau 1 dari 9 penduduk dunia tidak memiliki akses terhadap air bersih. Tidak kurang dari 2,5 miliar atau 1 dari 3 penduduk bumi tidak memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak.

Masalah akses terhadap air bersih dan sanitasi juga masih ditemukan di Indonesia. Berdasarkan laporan dalam Joint Monitoring Program (JMP) Air dan Sanitasi, Indonesia memang telah berhasil meningkatkan kualitas akses terhadap air bersih. Tercatat, pipanisasi meningkat dari 9% pada tahun 1990 menjadi 22% pada tahun 2015. Perbaikan akses selain pipanisasi juga meningkat dari 60% pada tahun 1990 menjadi 65% tahun 2015.

Demikian pula dalam hal akses terhadap fasilitas sanitasi. Meski pada tahun 2015 masih ada 20% penduduk yang buang air besar sembarangan, namun prosentase ini menurun signifikan dari 40% di tahun 1990. Fasilitas sanitasi yang berhasil diperbaiki meningkat dari 35% pada tahun 1990 menjadi 61% tahun 2015.

Akan tetapi, perbaikan tersebut belum banyak berpengaruh pada masalah kesenjangan akses terhadap air bersih. Menurut CEDS-Unpad, pada tahun 2012, 84% dari 20% kelompok masyarakat terkaya mempunyai akses terhadap air bersih, sementara hanya 48% dari 20% kelompok masyarakat termiskin mempunyai akses. Kesenjangan akses ini cenderung melebar selama 5 tahun terakhir.

Defisit

Indonesia sebenarnya tidak perlu mengalami masalah dengan akses terhadap air bersih. Pada tahun 2013, Indonesia adalah negara ketujuh yang memiliki cadangan terbesar air tawar terbarukan di dunia dengan volume yang mencapai 2,019 km kubik per tahun. Masalah yang dialami Indonesia adalah pengelolaan dan pendistribusian air tawar.

Namun, seiring dengan pertumbuhan penduduk, cadangan air tawar per-kapita mengalami penurunan dari 9.288,3 meter kubik pada tahun 2002 menjadi 8.139,9 meter kubik pada tahun 2012. Jawa-Bali dan Nusa Tenggara diprediksi akan mengalami defisit air. Cadangan air tawar di Pulau Jawa hanya 5% dari total cadangan air tawar secara nasional, sementara tingkat konsumsi air tawar di Jawa mencapai 58% dan volume konsumsi air tawar secara nasional. Sementara cadangan air tawar di Papua, Kalimantan, dan Sumatra yang secara kumulatif mencapai 88% dari total cadangan nasional, hanya dikonsumsi oleh 22% total konsumsi nasional.

Tekanan dalam hal akses terhadap air bersih juga muncul dari sisi suplai. Sekitar 75% dari 57 sungai besar di Indonesia sudah tercemar, 75% sungai tercemar berat, 35% tercemar sedang, dan 3% tercemar ringan. Diperkirakan 60% polutan berasal dari limbah rumah tangga, sisanya akibat kegiatan industri. Pencemaran sungai menjadi faktor pendorong turunnya prosentase konsumsi air dari sumber air permukaan.

Pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Dalam RPJMN 2015-2019, Pemerintah berencana meluncurkan program Universal Access 2016 dengan capaian target 100% air minum dan sanitasi bagi seluruh penduduk Indonesia. Dana yang dibutuhkan untuk mencapai target tersebut sebesar Rp 250 triliun, yang mana hanya 13% bisa dipenuhi oleh APBN.

Pemerintah pun kembali meluncurkan program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat tahap ketiga (Pamsimas III) dengan anggaran sebesar Rp 14 triliun. Anggaran tersebut melonjak dibandingkan dengan dana Pamsimas I dan II selama kurun waktu 2008 hingga 2015 yang mencapai Rp2,5 triliun. Catatannya, anggaran tersebut terdiri dari pinjaman Bank Dunia senilai US$300 juta, sementara sisanya terdiri dari anggaran pemerintah daerah dan dana masyarakat.

Pelaku lain yang juga turut serta terlibat dalam pemenuhan kebutuhan air minum adalah pihak swasta. Menurut Asosiasi Pengusahan Minuman Dalam Kemasan Indonesia (Aspadin), pertumbuhan rata-rata industri air minum dalam kemasan mencapai 8% per tahun. Dengan 700 unit industri dan tidak kurang dari 2000 merek dengan total volume produksi mencapai 24,7 miliar liter pada tahun 2015, industri air kemasan Indonesia mampu menguasai 40% pasar ASEAN.

Investasi Sosial

Salah-satu argumentasi yang digunakan Mahkamah Konstitusi saat membatalkan UU no. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air adalah konsep res commune. Dengan konsep res commune, air dinyatakan sebagai milik bersama sehingga tidak boleh menjadi objek harga secara ekonomi. Putusan Mahkamah Konstitusi secara esensi mengakhiri rezim komersialisasi dalam pengelolaan sumberdaya air.

Pemerintah telah mengeluarkan PP no. 121 tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air sebagai pengganti UU No. 7 tahun 2004. Di dalam PP ini, badan usaha swasta dan perorangan masih diperbolehkan, namun dengan prinsip yang mungkin akan bertentangan dengan logika bisnis swasta. Terdapat pula ketentuan yang mendorong pengusahaan sumber daya air permukaan daripada sumber daya air tanah. Ringkasnya, selain mempromosikan nilai-nilai sosial dari air, PP ini juga mendorong adanya investasi pada upaya-upaya konservasi sumber daya air di Indonesia.

Tujuan yang mulia ini bisa tidak terlaksana jika pemerintah dan masyarakat tidak berhasil memobilisasi sumber-sumber pembiayaan yang memiliki kesamaan visi dengan PP tersebut. Permintaan yang terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk sementara pasokan yang terus berkurang seiring dengan menyempitnya areal resapan akan berpotensi mem-veto pencapaian tujuan di atas.

Dibutuhkan terobosan strategi untuk mengatasi gap pembiayaan dalam rangka mencapai target universal access atas air dan sanitasi sebagaimana tertuang dalam RPJMN. Mungkin tidak harus sebuah strategi baru. Bisa jadi, strategi yang perlu diusung sebenarnya telah berakar dalam tradisi masyarakat Indonesia. Salah-satu strategi yang mungkin bisa dikembangkan adalah mendorong peran aktif lembaga-lembaga pengelola dana dan aset umat untuk turut mengisi bolong-bolong pembiayaan dalam hal pemenuhan akses air bersih dan sanitasi.

Dengan potensi dana zakat yang mencapai Rp 123 hingga Rp 217 triliun, dengan mengoptimalkan penghimpunan dan menekankan efektivitas dalam pendayagunaan serta memperkuat dimensi pemberdayaan, kekuatan ekonomi zakat dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap pengentasan kemiskinan yang akan memberi jalan bagi perbaikan akses terhadap air bersih dan sanitasi.

Dengan begitu, kita bisa meraih kedaulatan atas air sebagai pilar kemandirian umat dan rakyat Indonesia. Wallahualam.

Jakarta, 15 Maret 2016

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s