Soal Tawuran, Perlu Moratorium Penerimaan Siswa Baru


Suasana pemakaman pelajar yang tewas akibat tawuran

Suasana pemakaman pelajar yang tewas akibat tawuran

Kembali, seorang pelajar SMA tewas mengenaskan akibat tawuran. Dan lagi-lagi, kita semua sibuk berpolemik, mencari akar masalah dan cara penyelesaian. Seperti biasa, menteri pendidikan sepertinya marah besar dan sekolah angkat tangan. Berbagai upaya penyelesaian dilakukan, namun sepertinya regenerasi kekerasan pelajar tidak pernah bisa dihentikan.

Setiap kali terjadi tawuran, kita jadi sibuk mencari apa yang menjadi akar masalahnya. Saking sibuknya mencari akar masalah, kita lantas tidak mewaspadai potensi-potensi terjadinya tawuran yang pertumbuhannya melampaui kemampuan dan daya jangkau kita sendiri. Akibatnya, korban terus berjatuhan pada saat kita tengah berupaya mencari akar masalahnya.

Saya lihat, pemerintah sebenarnya telah melakukan berbagai upaya. Mulai dari membangun dialog di dalam sekolah, antar sekolah, penegakkan hukum bagi pelaku, sampai-sampai konon ada yang dikirim ke tempat pelatihan kopassus untuk dididik disiplinnya. Tapi, sejauh mana upaya-upaya tersebut efektif menghentikan tawuran? Kita sendiri tahu seperti apa hasilnya.

Saya yakin, sebagian siswa sebenarnya terpaksa terlibat dalam tawuran. Ada semacam peer-pressure yang kerap menjebak siswa-siswa yang baik dalam situasi-situasi tawuran. Sebagian lagi, mungkin terpaksa terlibat dalam suatu tawuran karena harus mempertahankan diri dari serangan-serangan brutal yang barangkali sama-sekali tidak dia pahami penyebabnya. Karena itulah, kita tidak bisa lagi mentoleransi terjadinya tawuran antar pelajar, apalagi yang sampai merenggut korban.

Setelah berbagai upaya telah dilakukan, saat ini kita dituntut untuk tidak lagi mentoleransi kejadian-kejadian tawuran. Artinya, eksperimentasi tentang solusi sudah banyak dilakukan dan karena hasilnya kurang efektif, apa boleh buat, terobosan yang lebih tegas harus segera dilakukan. Jangan jadi keledai yang jatuh pada lubang yang sama untuk kedua, ketiga, atau keempat kalinya.

Usulan solusi yang saya tawarkan dalam kesempatan kali ini adalah penghentian sementara penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah yang mana siswanya kerap terlibat dalam tawuran. Penghentian sementara ini berlaku setidaknya selama tiga tahun ajaran. Setiap sekolah yang dikenai kewajiban melakukan moratorium baru bisa merekrut siswa baru jika siswa kelas satu SMA (atau kelas tujuh untuk SMP) pada tahun ajaran kali ini telah lulus dari sekolah tersebut.

Moratorium ini mungkin akan terasa seperti sebuah sanksi yang cukup berat. Namun, seandainya upaya-upaya penyelesaian yang selama ini dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan, moratorium ini tidak perlu dilakukan. Moratorium ini tidak berlaku umum, hanya berlaku bagi sekolah-sekolah tertentu yang mana pelajarnya memiliki “tradisi” tawuran yang turun-temurun, seperti SMA 6 dan SMA 70 Bulungan, Jakarta Selatan.

Kenapa moratorium penerimaan siswa baru? Pertama, telah dijelaskan di atas, moratorium ini hanya untuk sekolah-sekolah dengan tingkat persoalan tawuran pelajarnya sudah cukup serius dan kronis. Penerapannya dilakukan secara hati-hati dan terpusat. Tidak semua sekolah yang mana pelajarnya terlibat tawuran akan diberlakukan kebijakan moratorium seperti ini.

Kedua, moratorium penerimaan siswa baru ditujukan untuk menghentikan regenerasi kekerasan di sekolah-sekolah yang terindikasi memiliki problem tawuran pelajar yang kronis. Bukan rahasia lagi jika dibalik fenomena tawuran antar pelajar, seperti kasus tawuran SMA 6 vs SMA 70 Bulungan, terdapat kampanye kebencian yang diturunkan oleh siswa senior atau alumni ke siswa-siswa baru.

Saat-saat proses penerimaan siswa baru, khususnya pada saat Masa Bimbingan (MABIM) atau sekarang disebut Masa Orientasi Sekolah (MOS) adalah ajang yang kerap digunakan untuk mentransfer kebencian dan rasa permusuhan terhadap pelajar dari sekolah lain yang dilakukan siswa senior (atau alumni) kepada siswa-siswa baru.

Propaganda dan agitasi tentang kebencian terhadap pelajar dari sekolah lain kadang menjadi materi utama dalam proses “pembentukkan identitas” yang biasanya diakhiri dengan adanya provokasi untuk melakukan penyerangan terhadap siswa-siswa dari sekolah “musuhnya”. Pada awalnya, sebagian siswa yang diprovokasi akan merasa terpaksa “memanggul” identitas tersebut, sampai kemudian seiring waktu dan semakin seringnya terjadi “bentrokkan”, mereka pun pada akhirnya secara sukarela atau terpaksa menerima identitas yang sebenarnya semu tersebut.

Ketika “identitas” tersebut telah melekat dalam diri seorang pelajar, maka tawuran bisa terjadi karena dipicu sebab-sebab yang sepele, sebab-sebab yang sengaja dibuat-buat, atau bahkan tanpa sebab sekalipun! Pada saat seperti itu, perbedaan sekolah asal bisa menjadi penyebab terjadinya sebuah tawuran yang brutal!

Ketiga, moratorium penerimaan siswa baru adalah sebuah proses “penggembosan” terhadap brutalisme pelajar yang saat ini telah sangat mengerikan. Tidak adanya penerimaan siswa baru untuk setidaknya tiga tahun akan menyebabkan para penyebar “kebencian” akan kesulitan mencari penerus. “Kekuatan” mereka semakin lama akan semakin berkurang dan rasio antara guru (yang asumsinya merupakan elemen positif) untuk menetralisir elemen-elemen negatif di kalangan siswa akan semakin berimbang. Sehingga, peluang kepada sekolah untuk mencegah aksi-aksi negatif dari kalangan siswanya bisa semakin membesar.

Keempat, moratorium penerimaan siswa baru adalah upaya memberikan kesempatan kepada sekolah untuk introspeksi dan menata-ulang sistem pendidikan yang diterapkan di lembaga sekolah tersebut. Hilangnya “generasi lama” yang telah tercemar oleh tradisi tawuran adalah prasyarat bagi sekolah untuk bisa melihat kembali gap-gap dalam pola pendidikan yang diterapkan sekaligus untuk mendapatkan gagasan-gagasan baru untuk perbaikan.

Terakhir, moratorium penerimaan siswa baru itu hendaknya tidak dilihat sebagai sanksi, tapi proses re-edukasi terhadap semua unsur yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pengelolaan lembaga pendidikan seperti sekolah. Jika terasa seperti sanksi yang cukup berat, namun percayalah yang menanggung beban ini tidak hanya sekolah, tapi juga semua masyarakat.

Moratorium akan berarti hilangnya kesempatan belajar bagi sebagian calon siswa. Namun hal ini sesungguhnya masih bisa diantisipasi dengan masuk ke sekolah lain. Lagi pula, hilangnya kesempatan belajar di satu sekolah (yang terkena kewajiban moratorium) jauh lebih baik ketimbang hilangnya nyawa.

Demikian usul dari saya, semoga mendapat perhatian dari pemerintah dan semua pihak yang berkepentingan terhadap masa depan pendidikan di Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s