Efektifkah dana on-call?


Pemerintah sebenarnya menyadari akan adanya gap akibat bergesernya konsentrasi donor dari filantropi kemanusiaan ke advokasi pengurangan risiko bencana.

Argumen donor sederhana, Indonesia. sudah menjadi middle income country, jadi tidak lagi perlu dukungan filantropi internasional.

Yang dibutuhkan saat ini adalah advokasi kebijakan untuk menjamin sustainability atas proses capacity development yang sudah dirintis khususnya sejak tsunami Aceh 2004.

Hanya saja, strategi pemerintah untuk mengisi gap tersebut sepertinya harus ditinjau ulang.

Untuk mengisi gap tersebut, pemerintah membuat sebuah mekanisme yang disebut dengan dana “on-call” atau dana emergency yang bisa diakses dengan prosedur yang lebih longgar ketimbang dana pembangunan yang dialokasikan dalam APBN.

Secara empiris, dana on-call ini jelas merespon adanya kecenderungan menurunnya dana filantropi yang bisa diakses untuk mendukung sebuah aksi kemanusiaan.

Masalahnya, dana ini hanya bisa diakses. oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Tingginya permintaan untuk dana on-call—akibat defisit anggaran di tingkat daerah— mendorong pemerintah untuk menyusun sebuah mekanisme penyerapannya.

Salah-satu persyaratan yang dibuat pemerintah adalah dana on-call untuk kebencanaan hanya bisa diakses oleh pemerintah daerah yang sudah memiliki BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

Pembuatan BPBD bisa dilakukan berdasarkan persetujuan DPRD provinsi atau kabupaten kota dalam sebuah peraturan daerah, bisa juga hanya berdasarkan surat keputusan gubernur, bupati, atau walikota.

Kita melihat bagaimana BPBD tumbuh dengan cepat di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, namun melulu ditujukan untuk kebutuhan emergency response. Padahal, emergency response hanyalah salah-satu dari siklus pengurangan risiko bencana.

Saya cenderung melihat, investasi pemerintah pusat dalam alokasi anggaran. untuk capacity development di bidang kebencanaan justru tidak menemui sasaran.

Sederhananya begini, jika memang mindset pemerintah dalam hal kebencanaan hanya sekadar emergency response, mengapa pemerintah tidak memilih untuk menciptakan semacam enabling environment untuk PMI dan lembaga-lembaga sejenis yang sudah memiliki jaringan dan kapasitas pada tingkat nasional?

Saya kira, dalam konteks emergency response, memberdayakan PMI akan jauh lebih efisien ketimbang membuat BPBD.

Last, menciptakan enabling environmental bagi organisasi-organisasi kemanusiaan jauh lebih penting daripada mengurusi perubahan lambang PMI.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s