“Patron” Koalisi bergeser ke Golkar?


Sidang Paripurna DPR sudah usai. Bagi saya, hasilnya adalah kompromi yang menyebalkan. Tapi bukan itu yang hendak saya ulas dalam esai ini. Saya ingin melihat lebih dalam tentang seperti apa peta politik saat ini. Khususnya, dinamika koalisi partai pemerintah dan lebih khusus lagi, tentang dinamika hubungan antara Partai Demokrat dengan Partai Golkar. Semakin jelas, dibanding Demokrat, Golkar lebih punya kans untuk menjadi “the future ruling party”.

Mengapa Golkar? Mengapa bukan PKS? Bagi saya, meski PKS mengambil langkah yang cukup mengejutkan, dengan mengambil posisi sejajar dengan partai-partai oposisi seperti PDIP, Hanura, dan Gerindra. Sikap PKS sudah pasti akan menjengkelkan Demokrat. Namun, kejutan PKS sebenarnya sudah bisa ditebak.

Saya menilai, dengan 57 kursi di DPR dan tiga menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II, PKS masih belum menjadi “the real ruling party”. “The real ruling party” dalam pemerintahan SBY-Boediono adalah Demokrat dan Partai Golkar. Sikap berseberangan yang diperlihatkan PKS hanya sebuah “political bargain” yang intinya hanya menyatakan mereka telah berhitung tentang politik pasca SBY. Jangan salah, “bargaining politic” PKS sama sekali tidak ditujukan kepada Demokrat, tetapi pada Partai Golkar as the future ruling party.

Golkar dan Koalisi

Dalam konstelasi partai-partai koalisi, posisi Partai Golkar memang unik. Partai Golkar bukanlah bagian dari koalisi penyokong pencalonan SBY, baik pada periode pertama maupun kedua. Pada  pemilihan presiden 2004, Partai Golkar mencalonkan Wiranto dan Solahudin Wahid sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden. Pada pemilihan presiden 2009, Partai Golkar mencalonkan Jusuf Kalla dan Wiranto.

Dalam dua kali pilpres, SBY unggul dari calon-calon Partai Golkar. Meski demikian, SBY tidak pernah bisa melepaskan ketergantungan politik terhadap Golkar. Pada periode kepresidenan pertama, SBY menggaet Jusuf Kalla sebagai wakil presiden dan menyokong Jusuf Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Akbar Tanjung. Pada periode kedua, SBY kembali menarik Partai Golkar masuk ke koalisi dengan memberikan jatah tiga jabatan menteri, salah-satunya Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat yang dijabat Agung Laksono.

Kembali ke soal hubungan Demokrat dan Golkar dalam Paripurna DPR-RI, Jumat 31 Maret 2012 lalu. Momentum Sidang Paripurna DPR-RI kali ini, Partai Demokrat dan Golkar berada dalam satu kubu. Keduanya menjadi penentu masuknya ayat tambahan dalam Pasal 7 ayat (6) RAPBNP 2012 yang menurut banyak kalangan adalah akal-akalan untuk tetap meloloskan keinginan pemerintah menaikan harga BBM.

Sekilas, pemandangan dalam paripurna yang lalu berbeda dengan pemandangan saat sidang paripurna yang membahas Kasus Bailout Bank Century. Katakanlah, kali ini PDIP, Hanura, dan Gerindra plus PKS, jadi pihak yang “kalah”. Namun, saya justru melihat, kekalahan politik yang sebenarnya justru dialami Partai Demokrat. Ini adalah kali kedua Golkar berhasil mengalahkan Demokrat dalam ajang paripurna DPR-RI.

Saya melihat politik Partai Golkar semakin kuat dalam periode kepresidenan kedua Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai anggota koalisi yang berada dibawah kepemimpinan Partai Demokrat, posisi Partai Golkar semakin determinan dalam memainkan isu-isu politik. Tidak hanya itu, Partai Golkar semakin independen dari Yudhoyono selaku “patron” koalisi.

Bukan tidak mungkin terjadi pergeseran patron politik, dari Yudhoyono ke Aburizal Bakrie. Indikasinya terlihat dari bagaimana partai-partai politik anggota koalisi, kecuali PKS, justru merapat pada opsi yang diajukan Partai Golkar, yang memilih “jalan tengah” dengan cara mengajukan persyaratan untuk kenaikan BBM, ketimbang mendukung opsi yang diusung Partai Demokrat yang pada awalnya bergerak untuk mendorong kenaikan harga BBM pada 1 April 2012.

Tidak hanya itu, digesernya posisi Jafar Hafsah dari posisi ketua Fraksi Demokrat pada saat-saat terakhir menjelang Paripurna, menunjukkan bahwa determinasi Aburizal Bakri dan Partai Golkar tidak hanya menguat secara internal, tetapi juga mampu membelah formasi politik partai pemimpin koalisi. Publik tahu betul, pencopotan Jafar Hafsah terkait dengan perubahan sikap Partai Golkar menyangkut kebijakan kenaikan harga BBM.

Anas-Ibas tidak Efektif

Presiden Yudhoyono, dalam Pidato 1 April 2012, menanggapi hasil sidang paripurna secara eksplisit menyatakan bahwa pembahasan RAPBNP 2012 dipengaruhi oleh perhitungan politik menjelang pemilu 2014. Sinyalemen Yudhoyono benar. Tapi menurut saya, Yudhoyono jangan bersikap naïf. Semua partai, termasuk Partai Demokrat, sudah pasti akan menghitung dan mulai menabung untuk kepentingan politik 2014. Dungu, jika ada pemimpin partai yang tidak menghitung kemungkinan politik 2014.

Saat ini, yang harus dilakukan Yudhoyono adalah melakukan evaluasi terhadap efektivitas kinerja partainya dalam mengamankan program-program politiknya. Mulai dari Kasus Bank Century sampai kasus Kenaikan BBM saat ini, Pengurus Partai Demokrat dibawah duet kepemimpinan Anas-Ibas tidak mampu menerjemahkan kehendak politik Yudhoyono selaku Ketua Dewan Pembina dalam rumusan strategi politik yang lebih operasional dan komprehensif.

Duet Anas-Ibas tidak mampu juga mengakumulasi modal politik Demokrat sebagai partai yang berkuasa dan mayoritas di parlemen untuk memberikan jaminan terhadap mulusnya kehendak politik Yudhoyono. Alih-alih bisa memperkuat SBY, duet Anas-Ibas justru kian memelorotkan citra patron sekaligus pendiri partainya menyusul skandal-skandal korupsi yang menjerat punggawa-punggawa Demokrat, baik di level nasional maupun lokal.

Ketidakmampuan Anas-Ibas untuk mengakumulasi modal politik Demokrat untuk keuntungan SBY menunjukkan partai ini sebenarnya sangat sulit untuk bertahan. Semua orang tahu jika periode Yudhoyono akan berakhir pada 2014, sementara Anas (apalagi Ibas) sepertinya tidak akan mampu bersaing dengan kandidat-kandidat lain yang sudah mulai muncul saat ini. Wajar jika posisi patron politik, khususnya di koalisi mulai bergeser ke Partai Golkar. Bukan tidak mungkin, jika di masa datang, dominasi Demokrat pun akan tergulung dan semakin bergantung pada keinginan-keinginan politik Golkar.

Dibanding Demokrat, Golkar jauh lebih siap untuk berkuasa. Momentum kepresidenan SBY saat ini adalah jembatan yang sangat baik untuk return, setelah selama lebih dari satu dekade sejak 1998, Golkar lebih banyak berperan sebagai figuran politik. Dari Sidang Paripurna DPR-RI, Jumat (31/3) lalu, kita melihat bagaimana Golkar mampu memainkan siasat politik paling efektif, tidak hanya untuk menekan Partai Demokrat sebagai Partai yang berkuasa, melainkan juga dalam hal menyerap kekuatan partai-partai lain dalam koalisi. Saya kira, melalui sidang paripurna kemarin, kita melihat sebuah kemungkinan formasi politik di masa depan, yang mana Partai Golkar akan kembali ke panggung kekuasaan.

It’s an inevitable view that frankly, even I didn’t like it, but it’s all about politic. In the end, there will only one who can be the winner. Somehow, we cannot refuse it. Bagaimana menurut anda?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s