Landreform: Agenda Inklusif Atasi Kemiskinan


Esai ini ditulis tahun 2006. Dipublikasi ulang semoga masih bermanfaat. Selamat membaca.

Kasus gizi buruk (marasmus kwashiorkor) yang telah merenggut korban jiwa di Kabupaten Karawang beberapa waktu lalu menegaskan bahwa kasus ini tidak bisa dipandang remeh. Peristiwa yang melanda Karawang, yang dikenal sebagai sentra produksi pangan nasional, melahirkan sebuah ironi “ayam mati di lumbung padi”.

Tingginya angka kasus juga menegaskan pentingnya perhatian yang memadai untuk mengatasi masalah ini. Sebagai informasi, sejak Juni 2005 yang lalu, media massa melaporkan bahwa kasus gizi buruk di Indonesia diderita oleh paling tidak 175 ribu balita. Media juga melaporkan bahwa lima juta balita di Indonesia mengalami kekurangan gizi.

Angka ini diperkirakan akan semakin meningkat, terutama pasca kenaikan BBM awal Oktober 2005 lalu. Kebijakan-kebijakan yang bersifat crash program seperti program “bantuan langsung tunai” nyatanya tidak banyak menolong. Alhasil, kemiskinan—yang ditengarai menjadi faktor utama tingginya kasus gizi buruk di Indonesia—semakin meluas.

Ironisnya, sejak munculnya kasus-kasus gizi buruk, busung lapar, dan kelaparan sampai sidang DPR-RI membahas interpelasi mengenai gizi buruk, sesungguhnya masyarakat telah menjadi saksi dari ketidakseriusan pemerintah dalam menangani masalah yang mengancam masa depan bangsa Indonesia. Respon yang diberikan pemerintah masih bersifat darurat dan tentatif. Sedangkan, kemiskinan yang telah berurat akar justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai.

Dalam keadaan seperti yang dialami Indonesia saat ini, kemampuan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan memang tidak bisa diharapkan sepenuhnya. Pemerintah sebenarnya telah memiliki berbagai program penanggulangan kemiskinan. Salah satu program yang menjadi acuan dalam Pemerintahan SBY-Kalla adalah Perpres No. 7/2004 tentang RPJMN.

Namun kendala-kendala birokrasi dan anggaran menjadi hambatan utama bagi pelaksanaan program-program tersebut. Kendala terbesar yang dihadapi pemerintah adalah ancaman dari dalam pemerintah sendiri.

Terutama, korupsi dan berbagai gejala pragmatisme politik dalam suasana rekonsolidasi pemerintahan—seperti melalui pilkada langsung—menjadi salah satu penyebab dari tidak fokusnya kebijakan penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah.

Seharusnya pemerintah bersedia membuka ruang partisipasi politik yang lebih luas dari masyarakat terutama dari kalangan marjinal. Kalangan inilah yang bergelut dengan beban terberat akibat krisis ekonomi. Partisipasi dari kalangan miskin dan marjinal—terutama di pedesaan—untuk mengatasi masalah-masalah kemiskinan akan memberi sumbangan yang tidak hanya mengurangi beban kaum marjinal, melainkan juga mengurangi beban pemerintah sendiri.

Pembaruan Agraria

Sebagai negara agraris, dengan 44 juta (atau kira-kira 40 persen dari angkatan kerja) populasi terbesar bekerja di sektor pertanian di mana sekitar 56,52 persen kaum tani tergolong kategori gurem karena hanya menggarap lahan kurang dari 0,4 hektar, pembaruan agraria dapat menjadi jalan yang paling praktis dan komprehensif untuk mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan.

Acuan hukum pelaksanaan pembaruan agraria di Indonesia adalah Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 yang diperkuat Ketetapan MPR Nomor IX/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Sumber Daya Alam. Akan tetapi, sampai saat ini belum pernah dilaksanakan menyeluruh karena hambatan bersifat politik.

Pembaruan agraria adalah upaya melakukan perombakan struktur agraria dengan cara menghapuskan kepemilikan monopoli atas tanah dan sumber agraria serta mendistribusikan tanah dan sumber agraria lainnya kepada petani penggarap, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan demikian, jeratan kemiskinan di pedesaan yang umumnya diakibatkan oleh rendahnya akses dan minimnya penguasaan atas tanah sebagai sumber penghidupan utama dapat di atasi secara perlahan namun sistematis.

Pembaruan agraria adalah metode yang paling demokratis untuk membebaskan petani jeratan kemiskinan di pedesaan. Pada giliran berikutnya dapat menyediakan lapangan kerja secara masif, mendorong kemajuan desa, dan meningkatkan pembangunan secara nasional.

Pembaruan agraria bukanlah pembaruan pertanian (agriculture reform), karena tidak hanya menyentuh aspek ekonomi, melainkan juga aspek politik. Maksudnya, pembaruan agraria tidak hanya berkisar pada peningkatan produksi pangan, melainkan sampai menyentuh aspek distribusi hasil produksi. Hal ini memberikan jawaban atas fenomena-fenomena kemiskinan—khususnya busung lapar—di sentra-sentra produksi pangan sebagaimana yang terjadi di Karawang.

Selain memberikan fondasi yang kokoh bagi terselenggaranya demokratisasi di pedesaan baik secara ekonomi maupun politik, pembaruan agraria juga akan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menemukan dan memperkokoh solusinya sendiri guna mengatasi problema-problema sosial ekonomi di lingkungannya. Dengan demikian, masalah-masalah seperti gizi buruk, busung lapar, kelaparan, dan umumnya kemiskinan di pedesaan bisa diatasi secara komprehensif.

Bukan suatu yang kebetulan bila pelaksanaan pembaruan agraria di beberapa negara, seperti Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Cina, sesungguhnya turut memberikan sumbangan yang signifikan bagi kemajuan industri di negara-negara tersebut.

Hal ini dimungkinkan karena pembaruan agraria yang sejati memberikan peluang bagi terjadinya akumulasi kapital secara domestik yang mengikis ketergantungan pada modal asing. Selain itu, pembaruan agraria akan juga memberikan basis yang stabil bagi peningkatan daya beli sebagai syarat bagi terciptanya pasar domestik yang mendukung industri nasional.

Penutup

Pada 6-10 Maret 2006 lalu, Food and Agriculture Organization (FAO) tengah menggelar International Conference on Agrarian Reform and Rural Development (ICARRD) di Porto Allegre, Brasil. Utusan dari berbagai negara anggota FAO—termasuk Indonesia—hadir dalam konferensi tersebut. Konferensi kali ini adalah yang kedua, setelah yang pertama dilaksanakan pada tahun 1970 di Roma.

Melalui konferensi ini, FAO memberikan apresiasi atas konsep pembaruan agraria sebagai jalan untuk mengatasi kemiskinan di berbagai kawasan dunia. FAO juga berusaha menggalang dukungan dari berbagai negara anggotanya untuk menjalankan program pembaruan agraria demi tercapainya target pengurangan kemiskinan sebagaimana tertera dalam Millenium Development Goals (MDGs).

Dilaporkan oleh Prof. Dr. Sediono Tjondronegoro (Kompas, 17/03), “mayoritas wakil-wakil negara dan LSM yang menghadiri ICARRD 2006 meyakini, hanya melalui pengaturan kembali struktur agraria atau penguasaan tanah, kedaulatan dan kepastian pangan (food soveregnity and food security) terjamin. Hanya dengan reforma agraria, pemerataan dalam masyarakat madani yang demokratis dapat diwujudkan”.

Bila masyarakat internasional sudah memberikan pengakuan secara konseptual terhadap manfaat pembaruan agraria, tentu saja giliran pemerintah untuk meneruskannya di lapangan dengan kebijakan yang konkret.

Syamsul Ardiansyah
Bandung, 17 Maret 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s