Semakin Miskin karena Perubahan Iklim


Teman saya mengirimi artikel berjudul “Poor are already paying the cost of adapting to climate shifts – expert” yang dimuat di alernet.net. Artikel ini cukup menarik. Bercerita tentang sesungguhnya rakyat miskin di negara-negara miskin, sesungguhnya telah lebih dulu mengeluarkan uang untuk membiayai proses adaptasi atas perubahan iklim.

Untuk kita yang hidup di Indonesia, apa yang dipaparkan para ahli terkait dengan dampak perubahan iklim terhadap kaum miskin, adalah kenyataan yang setiap hari kita simak. Beranjak dari posisi itulah, saya termasuk yang menyetujui langkah beberapa teman yang rada “ngeyel” untuk menuntut agar negosiasi perubahan iklim dalam skala global semestinya tidak beranjak dari agenda pokok, yakni pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya yang diproduksi negara-negara maju. Yang mana dalam kerangka Protokol Kyoto menjadi agenda pertama, sebelum “clean development mechanism” dan “joint implementation” yang merupakan agenda kedua dan ketiga dalam protokol tersebut.

Hanya saja, sejak dihasilkannya Bali Roadmap melalui perundingan perubahan iklim di Bali 2007 sampai deadlocknya perundingan perubahan iklim di Cancun pada 2010 lalu, masyarakat internasional tergiring pada opini jika penurunan emisi secara global–melalui perubahan perilaku konsumsi energy negara-negara annex 1 (negara-negara maju)–seolah tidak lagi realistis. Opini para pemimpin dunia digiring untuk masuk pada agenda carbon trading–diantaranya diimplementasikan dalam Reducing Emission from Deforestation and Degradation (REDD) dalam skema joint implementation–dan transfer technology dalam skema clean development mechanism (CDM) dari negara-negara maju ke negara-negara berkembang (melalui mekanisme perdagangan dan utang) sebagai skema yang dipandang paling realistis untuk disepakati secara global.

Saya sendiri tidak menolak REDD sebagai implementasi JI, saya juga tidak menentang adanya keharusan untuk transfer technology dalam konteks CDM. Yang ingin saya tekankan adalah pelaksanaan REDD dan transfer technology dilakukan dengan tidak meninggalkan kewajiban pokok negara-negara maju untuk secara radikal menurunkan produksi emisi gas rumah kaca yang diproduksi di negaranya masing-masing. Memang benar jika dalam situasi sekarang, China, India, dan Indonesia (sebagai representasi negara berkembang) telah juga menjadi penyumbang gas rumah kaca yang cukup signifikan. Bahkan, GRK yang diproduksi China dikabarkan telah melampaui Amerika Serikat yang selama bertahun-tahun menjadi pemegang rekor polluter terbesar dunia.

Naiknya posisi China dan India sebagai negara polluter dikarenakan industri yang dibangun di negara tersebut adalah industri subkontrak dari industri negara-negara maju yang menggunakan teknologi yang tidak ramah terhadap lingkungan. Sementara Indonesia yang sempat masuk ke dalam 10 besar negara penyumbang GRK, bukan karena industri atau perilaku masyarakat yang boros energy, melainkan karena kebakaran hutan dan penggundulan hutan tropis untuk diubah menjadi perkebunan-perkebunan kelapa sawit pemasok CPO untuk kebutuhan biofuel eropa. Ironis, Jerman selaku negara pengguna CPO justru mengalami penurunan kuantitas GRK-nya, sementara Indonesia justru naik.

Selain itu, pelaksanaan REDD maupun CDM, semestinya dilakukan secara fair. Kedua skema tersebut semestinya dibebaskan dari utang atau perjanjian-perjanjian yang mengekang posisi rakyat di negara-negara berkembang. Dorongan untuk menjadikan iklim sebagai komoditas yang diperdagangkan seharusnya dihindari. Apalagi jika proyek-proyek REDD maupun CDM dijadikan ajang untuk menyebarkan utang baru ke negara-negara berkembang. REDD dan CDM harusnya dipandang sebagai “historical obligation” dari negara-negara maju sebagai kompensasi dari “historical emission” yang sebenarnya paling berkontribusi pada pemanasan global.

Masalahnya, pemerintah sepertinya tutup mata terhadap dampak riil perubahan iklim yang dirasakan masyarakat dan juga terhadap biaya yang dikeluarkan masyarakat untuk melakukan berbagai upaya adaptasi menghadapi perubahan iklim. Pemerintah lebih suka bicara tentang REDD yang mengandung “uang” ketimbang mendesak negara-negara maju untuk mau mengubah perilaku konsumsinya. Tapi tidak hanya pemerintah, beberapa kalangan di masyarakat sipil juga terjangkiti penyakit REDD. Demi mendapatkan proyek pemantauan REDD, beberapa aktivis CSO dengan “sukarela” mengecilkan, bahkan menentang secara terbuka sikap beberapa CSO–seperti walhi–yang menentang REDD.

Syamsul Ardiansyah
http://syamsuladzic.blogspot.com/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s