Tentang Rohingya


Dalam waktu hampir satu bulan ini kita menyaksikan kisah yang menyedihkan tentang “manusia perahu” sebutan bagi orang-orang Rohingya yang dipercaya berasal dari Myanmar dan Bangladesh. Kini, jumlahnya diperkirakan sudah mencapai sekitar 400 orang yang datang dalam dua gelombang dan kini ditempatkan di Pulau Weh, Propinsi NAD.

Orang-orang Rohingya tiba dalam keadaan yang sangat memilukan. Terkatung-katung di tengah laut tanpa bekal yang cukup. Tidak hanya itu, mereka pun mengaku sempat merasakan penganiayaan dari tentara-tentara Thailand sebelum akhirnya dikumpulkan dalam kapal tongkang yang diseret ke tengah laut oleh kapal motor militer Thailand. Mereka “dibuang” begitu saja di tengah laut seolah-olah mereka bukan lagi manusia.

Hampir sama dengan perlakuan yang mereka terima di Thailand, kedatangan mereka ke Indonesia pun tidak mendapatkan sambutan yang semestinya dari Pemerintah Indonesia. Menlu Hassan Wirajuda buru-buru menyatakan mereka bukanlah ‘pengungsi politik melainkan pengungsi ekonomi’ yang harus dikembalikan ke negara asalnya. Permasalahannya, kemana mereka akan dipulangkan?

Pasalnya, Pemerintah Myanmar yang dipercaya sebagai pihak yang harus bertanggungjawab, menolak mengakui bahwa para manusia perahu itu berasal dari negaranya. Menurut Pemerintah Myanmar, mereka bukan berasal dari Myanmar melainkan dari Banglades. ”Mereka yang disebut Rohingya adalah orang Banglades yang meninggalkan negaranya untuk kehidupan yang lebih baik. Mereka mencoba mendapat simpati dari negara-negara Barat dengan mengaku sebagai orang Rohingya dari Myanmar. Ini bukan masalah kami. Ini masalah Banglades,” kata pejabat itu (Kompas, 30/01).

Pernyataan pemerintah Myanmar seolah menyebabkan posisi Indonesia menjadi terjepit. Sembari mengeluarkan kritik terhadap sikap Pemerintah Myanmar yang tidak mau memberikan pengakuan status kewarganegaraan bagi orang-orang Rohingya, Menteri Hassan Wirayuda seolah dengan terpaksa mengirimkan tim kedua untuk menentukan apakah orang-orang Rohingya itu patut mendapatkan predikat pengungsi atau tidak.

Menurut Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah, Jumat (13/2), pemberian status pengungsi kepada orang-orang Rohingya itu belum diberikan. ”Kami masih menunggu kepastian dari UNHCR (Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi) karena diduga sebagian dari mereka berasal dari kamp pengungsi UNHCR di Banglades,” katanya (Kompas, 14/02).

Siapa orang-orang Rohingya itu?

Pemberitaan mengenai masalah-masalah kemanusiaan orang-orang Rohingya tidak seluas pemberitaan atas masalah yang sama yang dialami etnis-etnis minoritas lain, seperti etnis Karen yang juga mendapatkan perlakuan sama buruknya dari Junta Militer Myanmar. Meski demikian, setelah ditelusuri, ternyata masalah kekerasan terhadap etnis Rohingya tidak kalah buruk dengan masalah yang dialami etnis-etnis minoritas dan rakyat Myanmar lainnya. Dibantu oleh google, penulis mencoba menelusuri informasi-informasi tentang masalah orang-orang Rohingya dan menemukan beberapa informasi yang sebagian disajikan dalam esai ini.

Mengacu pada informasi yang diperoleh dari situs Wikipedia, orang-orang Rohingya adalah sebutan bagi kaum minoritas muslim yang berasal dari kawasan Arakhan di sebelah barat Myanmar. Kawasan tersebut sangat terpencil dan berbatasan langsung dengan Bangladesh. Penduduk di kawasan tersebut umumnya berasal dari keturunan Arab yang hijrah ke wilayah tersebut sejak masa kekhaisaran Mughal, Kekhaisaran Muslim yang pernah berkuasa di sub-kontinen India pada 1526-1858. Ciri-ciri ini terlihat dari tampilan fisik, bahasa, dan kebudayaan, yang menunjukkan kedekatan orang-orang Rohingya dengan masyarakat Asia Selatan, khususnya orang-orang Chittagonian (Wikipedia).

Meski berada dalam posisi yang terpencil, namun kiprah politik orang-orang Rohingya dalam sejarah pemerintahan Myanmar (sebagian orang Myanmar lebih suka menggunakan “Burma”), bisa dikatakan pernah ada. Seorang yang berasal dari Rohingya, yakni Sultan Mahmood pernah menjabat sekretaris politik dan terakhir menjabat sebagai Menteri Kesehatan pada masa pemerintahan U Nu.

Orang-orang Rohingya lain yang pernah menduduki jabatan-jabatan politik di Myanmar adalah Sultan Ahmed dan Abdul Gaffar yang pernah menjadi sekretaris parlemen. Selain itu, terdapat beberapa nama lain seperti Abdul Bashar, Zohora Begum, Abul Khair, Abdus Sobhan, Abdul Bashar, Rashid Ahmed, and Nasiruddin (U Pho Khine) yang pernah menjadi anggota kabinet semasa pemerintahan Perdana Menteri U Nu.

Namun kiprah politik orang-orang Rohingya berakhir setelah Junta Militer berkuasa di Burma. Berdasarkan keterangan dari Amnesty Internasional, orang-orang Rohingya mengalami berbagai penindasan hak asasi manusia oleh Junta Militer Burma sejak 1978. Hak kebebasan untuk bepergian (freedom to movement) bagi orang-orang Rohingya dibatasi secara ketat dan sebagian besar dari mereka tidak diakui sebagai warga negara Myanmar.

Orang-orang Rohingya pun menjadi sasaran dari berbagai bentuk pemerasan dan pungutan liar, tanah-tanah mereka dirampas, diusir secara paksa dan rumah-rumah mereka digusur. Akses keuangan dan hak untuk menikah bagi warga Rohingya pun dibatasi secara ketat. Sebagian dari orang-orang Rohingya dipekerjakan secara paksa untuk membangun jalan-jalan dan kamp-kamp militer.

Pada tahun 1978, diperkirakan 200 ribu orang-orang Rohingya melarikan diri ke Bangladesh menyusul dilaksanakannya operasi “Nagamin” (Dragon King) oleh militer Myanmar. Operasi militer ini secara resmi dinyatakan sebagai upaya untuk “memeriksa setiap individu yang tinggal di Myanmar, mendata status kewarganegaraannya, serta menyaring orang-orang yang masuk ke dalam Myanmar secara ilegal”. Operasi militer ini diarahkan kepada masyarakat sipil (tidak bersenjata) yang mengakibatkan sejumlah pembunuhan, pemerkosaan, penghancuran mesjid-mesjid, dan pelarangan ritual-ritual keagamaan tertentu.

Pada tahun 1991-1992, gelombang pengungsi yang mengalir ke Bangladesh diperkirakan mencapai lebih dari seperempat juta. Para pengungsi itu melaporkan berbagai tindak pelanggaran HAM yang dialaminya, seperti dipekerjakan secara paksa, dieksekusi, dianiaya, dan diperkosa. Orang-orang Rohingya juga dilaporkan telah dipekerjakan tanpa bayaran dan dalam kondisi yang sangat buruk untuk membangun instalasi-instalasi militer dan proyek-proyek ekonomi pemerintah Myanmar.

Apa yang dialami orang-orang Rohingya sebenarnya juga dialami oleh etnis-etnis minoritas lain yang berada di Myanmar. Laporan Human Right Watch yang menyebut bahwa sejak 2004 telah lebih dari satu juta komunitas minoritas terusir dari desa-desa mereka. Etnis-etnis minoritas yang ikut menderita adalah Kachin, Chin, Mon, Shan (berkerabat dekat dengan etnis Siam di Thailand), sebagaimana dicuplik dalam esai Teuku Kemal Fasya “Seduka Pengungsi Myanmar” (dimuat Kompas, 14/02).

Kemal Fasya menambahkan, “kesewenang- wenangan junta militer Myanmar—sebelumnya bernama Burma—bukan hanya memberangus perlawanan kelompok oposisi nasional Aung San Suu Kyi, tetapi juga menindas suku-suku minoritas yang berbeda bahasa dan agama. Bahkan, pengubahan nama Myanmar pada 1989 (Myanmah) dianggap sebagai label hegemoni politik karena merujuk secara historis pada etnik mayoritas dibandingkan dengan identitas nasional”.

Selain terhadap orang-orang Rohingya dan Karen, Kemal Fasya menulis bahwa sejak berkuasa tahun 1962, Junta militer Myanmar telah melakukan berbagai operasi militer dalam rangka membersihkan etnik-etnik minoritas di Myanmar. Mengutip keterangan Jack Dunford, Direktur Konsorsium Perbatasn Thailand-Burma, pada saat ini Junta Militer sedang memperhebat operasi militer di daerah basis etnik minoritas Karin yang berbatasan dengan Thailand sehingga ribuan etnis Karin harus keluar dari tanah kelahiran mereka (news.yahoo.com, 3/1/2009).

Untuk saat ini, orang-orang Rohingya dan orang-orang dari etnis-etnis minioritas lainnya yang berasal dari wilayah Myanmar adalah “stateless citizen”, penduduk yang kehilangan status kewarganegaraan karena alasan-alasan politik. Sepintas, kasus orang-orang Rohingya mengingatkan kita terhadap nasib orang-orang Palestina yang terpaksa mengungsi akibat sebagian besar wilayahnya dikuasai oleh Pemerintah Israel.

Gerakan Pembebasan Nasional

Selain menyebabkan gelombang pelarian dan pengungsian yang menyebar ke berbagai negeri, kekerasan Junta Militer Myanmar pada akhirnya menumbuhkan perlawanan politik dari orang-orang Rohingya. Salah satu kelompok gerakan yang paling tidak telah teridentifikasi saat ini adalah “Arakan Rohingya National Organization (ARNO)”.

Berdasarkan situsnya (http://www.rohingya.org/), ARNO adalah sebuah koalisi yang terdiri tiga organisasi, yakni Arakan Rohingya Islamic Front (ARIF) dipimpin oleh Nurul Islam, Rohingya Solidarity Organization (RSO) yang dipimpin Dr. Yunus, dan Rohingya Solidarity Organization (RSO) yang dipimpin oleh Prof. Mohammad Zakaria. Kelompok ini mengusung perjuangan pembebasan nasional atas dasar hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan.

Dalam situs tersebut tidak diketahui kapan ARNO berdiri. Yang pasti, di situ tertera keterangan bahwa ARNO pernah melaksanakan Rohingya National Council ke-2 yang merupakan Kongres ARNO, pada 5-7 Oktober 2000. Tidak terdapat keterangan di mana kongres tersebut dilaksanakan, yang ada hanyalah keterangan tentang delegasi dan perwakilan yang hadir dinyatakan berasal dari dalam dan luar negeri, termasuk ulama, elit, dan komandan-komandan Rohingya National Army (RNA).

Selain itu, penulis masih belum mendapatkan kejelasan mengenai maksud yang praktiks atas gerakan pembebasan nasional Rohingya. Apakah hal itu berarti tersebut pemisahan wilayah dari Myanmar, bergabung dengan Bangladesh, atau mendirikan negara sendiri. Sejauh pembacaan penulis atas naskah, kecenderungannya adalah pada gerakan pemisahan diri dari Myanmar dan menghendaki hak menentukan nasib sendiri dan kemerdekaan untuk bangsa Rohingya yang berdiam di kawasan Arakan.

Di antara tujuan-tujuan yang tertera dalam dokumen tersebut, terdapat beberapa hal, seperti komitmen untuk memelihara perkembangan budaya Islam di kalangan Muslim Arakan, mengupayakan pemulangan para pengungsi ke tanah asalnya masing-masing, melawan penindasan militer Myanmar, menolak investasi asing yang dibawa pemerintahan Junta Militer Myanmar, melawan diskriminasi dan eksploitasi ekonomi, mendukung semua gerakan pembebasan nasional dan demokrasi dan akan bekerjasama dengan kekuatan-kekuatan lain di dalam Myanmar untuk melawan Junta Militer, serta menyerukan dukungan internasional, khususnya dari ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), PBB, Gerakan Non-Blok, LSM-LSM, dan lain-lain.

Bangkitnya gerakan politik dalam kerangka pembebasan nasional dan hak menentukan nasib sendiri dari orang-orang Rohingya sesungguhnya merupakan reaksi yang natural atas kekejaman politik Junta Militer Myanmar. Gerakan ini sudah pasti diinsyafi oleh kesadaran bahwa masalah-masalah yang dialami orang-orang Rohingya, dan etnis-etnis minoritas lainnya di Myanmar, menuntut penyelesaian politik. Pada tingkat saat ini, sepertinya, tuntutannya telah berkembang dan menjurus pada keinginan untuk memisahkan diri.

Namun barangkali dengan menghitung kekuatan dan mempertimbangkan adanya gerakan-gerakan perlawanan etnis minoritas lainnya di Myanmar, gerakan nasional Arakan Rohingya tidak dalam waktu dekat mendeklarasikan diri sebagai gerakan memisahkan diri, melainkan gerakan melawan rejim fasis Junta Militer Myanmar.

Secara alamiah pula, kebangkitan gerakan politik orang-orang Rohingya akan melahirkan reaksi yang lebih besar dari Pemerintah Junta Militer Myanmar. Penolakan Junta Militer untuk mengakui kewarganegaraan orang-orang Rohingya hanyalah salah-satu reaksi yang tampak pada saat ini. Kita belum mengetahui jelas bagaimana dampak dari kebangkitan ini terhadap orang-orang Rohingya yang masih berdiam di Myanmar. Sepatutnya kita khawatir, kebangkitan ini akan terus mendorong adanya operasi militer yang lebih keji dan represif terhadap orang-orang Rohingya.

Intinya, dengan begitu banyak kekerasan politik dan militer yang dilakukan Junta Militer Myanmar terhadap rakyatnya, khususnya kaum minoritas dan kelompok-kelompok pro-demokrasi, rasanya sulit bagi kita berharap bahwa pemerintah Myanmar akan mau menerima pemulangan orang-orang Rohingya ke wilayah asalnya. Selain itu, bagi orang-orang Rohingya, pulang ke Myanmar sama saja menyerahkan diri pada kematian dan penyiksaan.

To ASEAN: Humanity First! Human Right Above All!

Melalui salah-satu pernyataan dalam siaran pers terakhirnya, ARNO menyatakan menyambut gembira sikap pemerintah Indonesia yang melakukan penyelamatan atas orang-orang perahu, pengungsi Rohingya yang terdampar di perairan Indonesia. “We express our gratitude to the brotherly people and Government of Indonesia for rescuing hundreds of Rohingya and other boatpeople and providing them with temporary refuge, medical treatment and humanitarian assistance” (Siaran ARNO tertanggal 9 Februari 2009).

Sikap ini sepertinya tidak hanya ditujukan untuk meraih simpati Indonesia–sekaligus mengimbangi sikap Thailand yang mengusir orang-orang Rohingya–melainkan juga untuk mendapatkan pengakuan politik dari forum ASEAN yang akan menggelar pertemuan di Bangkok, akhir Februari 2009 ini. Sudah barang tentu, ARNO bermaksud menarik perhatian ASEAN terhadap masalah kemanusiaan orang-orang Rohingya, baik yang berada di dalam negeri, di pengungsian, atau tengah berjuang bertahan hidup di tengah lautan karena pengusiran atau sengaja melarikan diri dalam keadaan yang serba kepayahan.

Menurut hemat penulis, isu orang-orang Rohingya ini tentunya dan seharusnya menjadi agenda tambahan bagi Forum ASEAN atas masalah-masalah yang dialami rakyat Myanmar. Dalam masalah ini, pembahasan yang seharusnya dilakukan ASEAN tidak hanya terfokus pada sikap Junta Militer Myanmar yang telah melakukan berbagai tindakan kekerasan terhadap etnis-etnis minoritas di Myanmar. Perhatian juga perlu diarahkan pada bagaimana ASEAN sebagai suatu komunitas di tingkat regional merumuskan sikap bersama atas masalah ini.

Tekanan politik pada Junta Militer Myanmar harus segera dilakukan untuk menghentikan gelombang kekerasan yang diarahkan pada kelompok-kelompok minoritas dan kelompok-kelompok pro-demokrasi di Myanmar. Selain penghentian kekerasan militer, Junta Militer Myanmar juga perlu didesak untuk tidak melakukan berbagai pelanggaran HAM lainnya, baik dalam kerangka sipil-politik maupun ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Selain itu, tekanan pada tingkat berbeda juga perlu dilakukan pada negara-negara ASEAN lainnya, khususnya Thailand yang dikabarkan telah melakukan penyiksaan kepada orang-orang Rohingya. Dalam hal itu, pemerintah Indonesia, sebagai pihak yang terkena “giliran” masalah juga perlu ditekan untuk tidak secara buru-buru mendeportasi orang-orang Rohingya ke Myanmar tanpa mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dari Junta Militer Myanmar.

Polemik apakah orang-orang Rohingya itu adalah “pengungsi ekonomi” atau “pengungsi politik” semestinya tidak membutakan mata kita akan pentingnya mendahulukan penanganan kemanusiaan. Dengan menilik pada sejarahnya dan latar-belakang sosialnya, setiap orang Rohingya yang terdampar di Aceh saat ini barangkali bisa disebut sebagai “is a person who flees to a foreign country or power to escape danger or persecution” sebagaimana dinyatakan dalam “Convention Relating to the Status of Refugees” tahun 1951. Dalam pada itu, pemberian pengobatan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup yang mendesak, sampai moratorium pemulangan pengungsi dan penghentian pengusiran pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa negara di Asia Tenggara.

Upaya ini hendaknya tidak disempitkan sebatas solidaritas atas penderitaan orang Rohingya, melainkan sebagai upaya awal untuk meletakkan dasar-dasar penanganan masalah pengungsi, internal displaced person, orang-orang terusir, dan buruh migran yang sebelumnya telah menjadi agenda-agenda penting dalam tingkat ASEAN.

Penulis tidak menolak adanya upaya sebagian kalangan yang berupaya menekan pemerintah Indonesia atas dasar sentimen agama. Meski demikian, selain tidak memadai, pembangunan sentimen agama justru akan mempersempit dimensi persoalan. Terlebih, bila kita berkaca pada kasus-kasus kekerasan yang dialami warga negara Indonesia yang menjadi buruh-buruh migran di negara-negara yang mayoritas beragama Islam (seperti Malaysia dan Arab Saudi), sentimen agama tidak pernah terbukti mampu menghentikkan gelombang kekerasan yang dilakukan oleh majikan-majikan BMI yang sebagian beragama Islam.

Penulis hanya khawatir, sentimen yang saat ini dihembuskan oleh sebagian ormas Islam justru akan berbalik, sebab sepengetahuan penulis, ormas-ormas tersebut tidak pernah bersuara ketika saudara-saudaranya, perempuan maupun laki-laki muslim asal Indonesia yang menjadi buruh migran mendapatkan perlakuan yang keji dari majikan-majikannya seperti yang terjadi di Arab Saudi dan beberapa negara timur-tengah lainnya.

Pelibatan PBB, dalam hal ini UNHCR dalam penanganan kasus Rohingya memang diperlukan. Hanya saja, kedudukannya sekunder. Pasalnya, upaya untuk mengatasi masalah ini tentunya tidak sekadar menangani dampak, melainkan juga harus diarahkan pada upaya-upaya yang lebih mendalam dalam rangka menekan atau mempersempit faktor-faktor yang bisa menjadi penyebab terjadinya pengungsian tersebut, secara beradab, menjunjung tinggi kemanusiaan, dan keadilan sosial.

Kasus Rohingya dan kekejaman Junta Militer Myanmar adalah salah-satu ujian paling konkret bagi para pemimpin negara di ASEAN yang akan menggelar KTT ke-14 ASEAN di Bangkok akhir bulan ini. Kasus ini juga semakin memperkuat pentingnya dilakukan keseimbangan antara pembicaraan-pembicaraan ekonomi dengan pembicaraan-pembicaraan mengenai masalah-masalah HAM pada tingkat ASEAN. Keseimbangan antara pembicaraan masalah ekonomi yang tetap bersandar pada pengakuan hak asasi manusia inilah yang sebenarnya menjadi kunci dari pencapaian kesejahteraan yang berdasarkan pada keadilan sosial.***

Tulisan ini merupakan tulisan pendahuluan yang kemungkinan akan terus diperbaiki sesuai dengan perkembangan data yang diperoleh penulis. Karenanya, dimohonkan saran-sarannya untuk memperbaiki naskah ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat.

Syamsul Ardiansyah
syamsuladzic@gmail.com
Jakarta, 15 Februari 2009

Referensi:
http://www.amnesty.org/en/library/asset/ASA16/005/2004/en/dom-ASA160052004en.pdf
http://www.antara.co.id/arc/2009/2/2/nasib-rohingya-kematian-menunggu-di-myanmar/
http://www.antara.co.id/en/arc/2009/2/13/indonesia-urged-not-to-deport-rohingya-refugees/
http://www.antara.co.id/arc/2009/2/9/ormas-islam-protes-kedubes-myanmar-soal-pengungsi-rohingya/
http://www.rohingya.org/index.php
http://en.wikipedia.org/wiki/Rohingya_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Mughal_Empire
http://en.wikipedia.org/wiki/Pashtun_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Chittagonian_people
http://en.wikipedia.org/wiki/U_Nu
http://en.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Burma
http://en.wikipedia.org/wiki/Rakhine_people
http://en.wikipedia.org/wiki/King_Dragon_operation_in_Arakan
http://en.wikipedia.org/wiki/Self-determination
http://en.wikipedia.org/wiki/Refugee
http://en.wikipedia.org/wiki/Convention_Relating_to_the_Status_of_Refugees
http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/14/01020739/seduka.pengungsi.myanmar
http://www.freerohingyacampaign.org/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=13&Itemid=29
http://www.google.com/search?hl=en&rlz=1T4GGLJ_en-GBID312ID312&q=refugees
http://www.antara.co.id/schres/?cx=partner-pub-8455753172918857%3Akj47c577xqn&cof=FORID%3A9&q=Rohingya&sa=Cari#978
http://www.google.co.id/search?hl=id&q=Rohingya&btnG=Telusuri+dengan+Google&meta=&aq=f&oq=
http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/f3c99406d528f37fc12563ed004960b4?Opendocument

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s