Lapindo


Saya membaca posting email yang dikirimkan salah seorang komisioner komnas HAM yang diforward oleh seseorang ke salah-satu milist yang saya ikuti. Saya tertegun saat membaca kabar bahwa pleno Komnas HAM belum bisa memberikan kesimpulan atas pelanggaran HAM Lapindo di Porong.

Dalam penjelasan tersebut, terdapat empat hal yang masih dipertimbangkan Komnas HAM sebelum mengambil kesimpulan dan keputusan tentang masalah Lumpur Lapindo. Keempat hal tersebut, sebagaimana ditulis, adalah sebagai berikut;

“Pertama, dalam kasus Lumpur Lapindo diduga telah terjadi 18 bentuk pelanggaran hak asasi mansuia, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 39 Tentang HAM.

Kedua, tentang ‘status’ Lumpur Lapindo dalam konteks hak asasi manusia.

Ketiga, tentang tanggungjawab ‘aktor non negara’.

Keempat, tentang bentuk pertanggungjawaban baik negara maupun aktor non negara serta langkah-langkah strategis untuk pemulihan dan permenuhan hak-hak korban”.

Terus terang saya heran. Kok ya berbelit-belit kayak gini?

Meski saya merasa tidak berkompeten untuk memberikan komentar atas alasan-alasan di atas, namun terus-terang saya cukup gusar saat membaca penjelasan tersebut. Secara awam, saya kira masalah lumpur Lapindo sudah sangat jelas. Di sana telah terjadi pelanggaran hukum dilakukan privat yang menyebabkan hilangnya hak-hak publik. Pada konteks ini, Lapindo bisa dikategorikan sebagai pelaku tindakan kriminal.

Masalah Lapindo masuk dalam arena hak asasi manusia karena pemerintah, langsung maupun tidak langsung, telah mendiamkan atau mengabaikan terjadinya pelanggaran tersebut. Tidak ada kebijakan-kebijakan konkret yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemangku kekuasaan negara dalam rangka mencegah, mengatasi, dan memulihkan kondisi korban yang mengalami pelanggaran.

Memang publik melihat ada upaya dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun institusi, untuk menyelesaikan masalah ini. Namun upaya tersebut nyatanya tidak juga memperjelas, malah semakin mengaburkan esensi pelanggaran hak yang dialami warga. Kemarahan SBY pada Lapindo beberapa waktu lalu, tidak lebih dari sandiwara karena publik sendiri menyaksikan bagaimana pemerintah telah secara langsung maupun tidak langsung justru bekerja sama; untuk sama-sama melempar tanggungjawab.

Ketidakjelasan inilah yang sebenarnya semakin memperjelas keadaan; bahwa pemerintahlah yang telah melakukan pelanggaran HAM pada rakyat Porong yang menjadi korban semburan lumpur Lapindo. Dengan demikian, adalah kewajiban negara untuk melakukan langkah-langkah segera untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang direndam oleh lumpur panas lapindo.

Lantas, bagaimana dengan Lapindo? Apakah dengan asumsi di atas maka Lapindo akan terbebas dari permasalahan?

Jangan ragu, Lapindo harus tetap dituntut pertanggungjawabannya. Untuk melaksanakan hal itu, mungkin dibutuhkan usaha yang jauh lebih keras dari yang saat ini dilakukan.

Saya kira, yang kembali harus kita pahami adalah kenyataan bahwa Lapindo bukan sebuah korporat swasta biasa. Lapindo adalah korporat yang suka tidak suka adalah bagian dari struktur kekuasaan Indonesia saat ini. Karena faktor ini, Lapindo secara esensi adalah bagian dari “aparatur” dari klas yang berkuasa di Indonesia saat ini.

Jangan membayangkan Lapindo seperti departemen atau badan pemerintah yang dipimpin pejabat yang kurang kompeten. Lapindo adalah badan dari klas yang berkuasa yang dipimpin oleh orang-orang yang “kompeten” dalam mengeruk kekayaan alam, khususnya gas Indonesia.

Kombinasi dari unsur kekuasaan dan kompetensi aparatur yang dimiliki lapindo menyebabkan perusahaan milik keluarga Bakrie itu memiliki kewenangan “ekstra-legal” yang luar biasa.

Buktinya, sampai sekarang tidak ada badan negara “resmi” yang bisa menyeret pertanggungjawaban hukum dari Lapindo. Tidak hanya deretan pengacara yang paling pintar memutarbalikkan fakta hukum, kedudukan lapindo pun didukung oleh deretan ilmuwan dan akademisi terpilih yang keahliannya tidak main-main.

Namun, kedudukan pengacara maupun ilmuwan yang berada di belakang Lapindo, sesungguhnya sekunder. Dukungan politik dari klas yang berkuasalah yang saya kira menjadi penopang Lapindo paling primer. Karenanya, kecuali masyarakat berhasil mengisolasi dan menjauhkan dukungan politik pemerintah pada Lapindo, sepertinya penyelesaian masalah lapindo akan tetap berada di awang-awang.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s