Pekerja Migran: Tinjau Ulang Perjanjian Bilateral


Jumat, 19 Desember 2008 | 00:43 WIB

Jakarta, Kompas – Menyambut peringatan Hari Migran Sedunia 18 Desember 2008, Institute for National and Democratic Studies (INDIES) meminta pemerintah meninjau ulang seluruh perjanjian bilateral di bidang perburuhan.

Syamsul Ardiansyah, Program Manager INDIES di Jakarta, Kamis (18/12), menyatakan, menurut penilaian INDIES, perjanjian- perjanjian bilateral di bidang perburuhan telah gagal memahami akar krisis yang melatari fenomena migrasi di Indonesia. Sebaliknya, justru turut memperburuk kehidupan dan mengabaikan perlindungan atas hak-hak dan kesejahteraan buruh migran Indonesia.

Pernyataan itu tertuang dalam analisis kebijakan berjudul ”Memorandum of Misunderstanding, Policy Brief on Bilateral Labor Agreement of Indonesia” yang disusun tim peneliti INDIES.

Untuk memperjuangkan hak- haknya, para pekerja migran yang tergabung dalam berbagai organisasi, kemarin, beraksi di Bundaran Hotel Indonesia.

Tidak efektif

Menurut INDIES, ada beberapa hal penyebab ketidakefektifan perjanjian-perjanjian bilateral dalam memberikan perlindungan yang semestinya kepada buruh- buruh migran Indonesia yang kini berjumlah sekitar enam juta jiwa yang tersebar di berbagai kawasan dunia.

Pertama, perjanjian-perjanjian itu disusun sama sekali tanpa bersandar pada penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak buruh migran.

Hingga kini pemerintah tidak memiliki kerangka kebijakan perlindungan buruh migran yang tepat. Bahkan, Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Seluruh Hak Buruh Migran dan Keluarganya sebagai kerangka normatif perlindungan buruh migran sedunia belum juga diratifikasi Pemerintah Indonesia.

Kedua, perjanjian-perjanjian bilateral di bidang perburuhan yang ditandatangani pemerintah pada umumnya hanya memberikan perhatian pada pekerja di sektor formal. Padahal, mayoritas buruh migran Indonesia adalah pekerja di sektor informal.

Ketiga, selain tidak menekankan perlindungan hak terhadap buruh migran, beberapa perjanjian bilateral Indonesia di bidang perburuhan justru memberikan kekebalan hukum bagi pihak-pihak dari negara penerima yang melakukan pelanggaran hak terhadap buruh migran.

Keempat, perjanjian-perjanjian bilateral itu tidak disusun berdasarkan skala prioritas.

Kelima, perjanjian-perjanjian bilateral itu ditandatangani pada saat Pemerintah Indonesia sendiri gagal merumuskan kerangka kebijakan perlindungan yang komprehensif.

Bahkan, kebijakan seperti pemberlakuan terminal khusus kepulangan buruh migran, yaitu Gedung Pencatatan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia atau ”terminal IV”, justru menunjukkan Pemerintah Indonesia masih cenderung mendiskriminasikan, bahkan memperpanjang rantai pelanggaran hak terhadap buruh migran.

Keenam, pemerintah gagal merancang suatu proses negosiasi yang transparan dan partisipatif. Suara-suara buruh migran cenderung tak diakomodasi. Bahkan, pemerintah tak memberi kesempatan bagi buruh migran Indonesia untuk mengakses dan mendapat informasi komprehensif mengenai materi-materi pokok perjanjian-perjanjian bilateral di bidang perburuhan. (LOK)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s