Pilih Mana, Revisi atau Ratifikasi?


Di mailist buruh-migran@yahoogroups.com terjadi diskusi menyikapi rencana pemerintah merevisi UU no. 39 tahun 2004. Diskusi ini cukup menarik, mengingat tidak sedikit kawan yang berharap agar revisi ini bisa membawa perbaikan dalam pengakuan dan perlindungan hak bagi buruh migran Indonesia.

Tapi, tunggu dulu…, kita masih harus cermat dan hati-hati dalam menyikapi usulan revisi tersebut.

Saya melihat wacana tentang revisi UU No. 39 tahun 2004 tidak bisa dilepaskan dengan masalah aktual secara ekonomi maupun politik yang dialami Indonesia. Khususnya ketika Pemerintah Indonesia tidak berhasil mengatasi memburuknya krisis ekonomi.

Konon, remitan yang dikirimkan BMI tahun lalu bisa mencapai Rp 44 triliun, lebih besar dari royalti yang dibayarkan penambang emas paling rakus di dunia; PT Freeport yang hanya menyumbang Rp 4 triliun atau cukai rokok yang dibayar setiap perokok di Indonesia yang mencapai Rp 8 triliun.

Selain itu, pengiriman tenaga kerja Indonesia ke luar negeri juga dianggap sebagai bentuk dari upaya penanggulangan pengangguran yang kian membludak! Singkatnya, pemerintah SBY yang tengah diambang kebangkrutan ekonomi, sesungguhnya semakin bergantung pada pengiriman (ekspor!) tenaga kerja Indonesia.

Bukan Wacana Baru


Simak Inpres no 3 tahun 2006 tentang perbaikan iklim investasi. Berdasarkan inpres tersebut, revisi UU no. 39 tahun 2004 sesungguhnya bukan wacana baru. Jangan tanya mengapa revisi UU tersebut dimasukkan dalam paket kebijakan perbaikan iklim investasi? Karena jawabannya jelas, sebagaimana telah sedikit diuraikan di atas.

Dalam lampiran inpres tersebut telah tertera niat SBY untuk merevisi UU No 39 tahun 2004, khususnya pada masalah ketentuan perijinan PJTKI. Kalau tidak salah, SBY hendak menghapuskan beberapa ketentuan yang dipandang mempersulit pendirian usaha PJTKI. Ketentuan yang spesifik dinyatakan dalam lampiran tersebut adalah masalah kewajiban PJTKI untuk memiliki training center.

Yang menjadi perhatian Inpres No. 3 tahun 2006, sebagaimana tertera dalam lampiran poin IV tentang ketenagakerjaan dan sub-poin “b” tentang perlindungan dan penempatan TK di luar negeri.
Dalam poin itu tertera secara spesifik program mengubah (baca: “revisi”) UU no 39 tahun 2004 dengan tindakan yang hendak diambil adalah “Menyusun draft perubahan UU nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, terutama meliputi ketentuan mengenai: a. menghilangkan syarat pelaksana penempatan tenaga kerja Indoensia swasta (PPTKIS) wajib memiliki unit pelatihan kerja untuk mendapatkan surat ijin PPTKIS. b. Pendidikan dan Pelatihan.

Apa yang secara prinsip tertera dalam Inpres tersebut, khususnya terkait dengan UU PTKILN adalah penyederhanaan birokrasi dan prosedur pendirian PJTKI. Tujuannya tidak lain selain menggenjot angka pengiriman buruh migran Indonesia ke berbagai negeri. Desakan untuk penyederhanaan birokrasi juga kalau tidak salah sempat terlontar dari pihak PJTKI. Di sisi lain, pemerintah juga telah berkali-kali berkomitmen untuk menyediakan fasilitas training center dalam bentuk balai-balai latihan kerja yang kabarnya di danai Bank Dunia melalui program PNPM.

Bila revisi itu dimaksudkan untuk hal diatas, tentu bukanlah kabar baik bagi buruh migran. Sekali lagi, revisi dengan kerangka acuan Inpres No. 3 tahun 2006 semakin menegaskan tidak adanya pengakuan dan perlindungan atas hak buruh migran dan keluarganya. Oleh karenanya, barangkali kita perlu agak hati-hati dan cermat dalam menyikapi isu revisi UU no. 39/2004 ini.

Meski begitu, saya sependapat dengan kawan-kawan bahwa UU No. 39/2004 perlu dibongkar ulang. UU sama sekali tidak mengakui dan melindungi hak-hak buruh migran.

Sangat sulit bagi kita untuk menjadikan UU tersebut sebagai referensi hukum saat kita bicara tentang pembelaan hak-hak buruh migran. Sebab sesungguhnya, UU tersebut memang bukan “UU perlindungan BMI”, melainkan “UU Perlindungan PJTKI”.

Secara de facto maupun de jure, di Indonesia belum ada UU yang secara khusus dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap BMI. Karenanya, saya sependapat dengan kawan-kawan yang menyatakan mendesak pencabutan UU No. 39 tahun 2004. Menurut hemat saya, pencabutan UU 39/2004 tidak akan menyebabkan “kekosongan hukum” dalam hal perlindungan BMI.

Meskipun, isu yang menurut saya paling mendesak adalah memaksa SBY-JK untuk meratifikasi konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya.

Bila Konvensi tersebut telah diratifikasi, secara formal kita bisa memiliki referensi legal tentang prinsip-prinsip pokok mengenai pengakuan dan perlindungan hak buruh migran.Dengan adanya referensi tersebut, kita bisa mendorong langkah-langkah advokasi (termasuk bicara tentang revisi atau pencabutan UU No. 39/2004) secara lebih terarah.

Bila saya diminta memilih antara revisi atau ratifikasi, saya cenderung memilih ratifikasi Konvensi PBB tahun 1990 tentang Perlindungan Hak Buruh Migran dan Keluarganya. Setelah itu, baru kita bicara tentang revisi UU 39 tahun 2004 dan seluruh aturan yang mengacu pada UU tersebut.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s