Krisis Politik dan Penolakan Kenaikan Harga BBM


Bangkitnya gerakan massa menolak kenaikan harga BBM telah mempertajam krisis politik di Indonesia. Jajaran birokrasi mulai terbelah. Dengan segera, SBY-JK menyadari keterkucilannya. Tokoh-tokoh politik dijadikan kambing-hitam dan dituding berada di balik aksi-aksi massa. Apakah keadaan ini akan bermuara pada perubahan?

Sikap fasis rejim SBY-JK dalam hal kenaikan harga BBM sesungguhnya tidak hanya memancing reaksi dari rakyat. Seperti diulas dalam pemberitaan sebelumnya, jajaran pemerintahan daerah pun turut menolak rencana kenaikan harga BBM. Sebagian dari mereka justru turut menolak penyaluran dana BLT sebagai kompensasi kenaikan BBM.

Sikap aparat pemerintah daerah yang menolak penyaluran BLT ini sempat memancing reaksi dari pemerintah pusat. Dengan nada geram, Mardiyanto mengatakan, “tidak pada tempatnya provinsi, kabupaten, kota menolak BLT. Ini tidak boleh terjadi! BLT plus untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan politik 2009!” ujar Mardiyanto.

Akan tetapi, sikap aparat birokrasi seperti itu sesungguhnya wajar mengingat perkembangan gerakan rakyat menolak kenaikkan harga BBM sesungguhnya telah meruntuhkan syarat-syarat berkuasanya kembali rejim SBY-JK. Kebijakan kenaikan harga BBM yang tidak didasarkan pada akal sehat menyebabkan hegemoni SBY-JK turun secara drastis.

Keadaan ini menyebabkan rejim SBY-JK menjadi gelap mata. Nalar sehatnya mati, sehingga tindakan-tindakan yang dikedepankan menjadi sangat represif yang terkadan memicu terjadinya bentrokkan-bentrokkan fisik dengan rakyat. Kericuhan-kericuhan yang terjadi, meskipun skalanya tidak sebesar yang gembar-gemborkan media massa, membongkar karakter asli SBY-JK sebagai rejim fasis.

Apalagi, momentum kenaikan harga BBM berdekatan dengan rencana pelaksanaan pemilihan umum legislatif dan presiden yang akan digelar pada tahun 2009 yang akan datang. Hal ini menjadikan aparat pemerintahan tingkat daerah menjadi gamang pada kepemimpinan SBY-JK. Munculnya sikap-sikap kritis dari jajaran pemerintah mulai dari tingkat desa, bahkan sampai pada tingkat dirjen departemen, menunjukkan kegamangan tersebut.

Para pejabat daerah tersebut dihadapkan pada pilihan antara memihak kepentingannya sendiri atau memilih kepentingan SBY-JK. Dalam keadaan ketika citra SBY-JK yang demikian buruk, mempertahankan sikap mendukung politik SBY-JK bisa berujung fatal. Mereka tidak mau mati konyol, mempertaruhkan jabatan, kewenangan, bahkan mungkin keselamatan dirinya sendiri bila harus membela mati-matian kebijakan SBY-JK.

Kegamangan para aparat pemerintahan pada kepemimpinan SBY-JK semakin membesar ketika protes-protes massa semakin menjalar ke berbagai penjuru tanah air dan elemen-elemen yang terlibat dalam penolakan kenaikan harga BBM semakin meluas. Protes di jalanan tidak hanya diisi oleh kelompok-kelompok aksi mahasiswa. Buruh, tani, miskin kota, pemuda, aktivis-aktivis LSM mulai ikut turun ke jalan menyuarakan tuntutan yang sama; menolak kenaikan harga BBM.

Di antara kalangan-kalangan yang menolak kenaikan harga BBM, terdapat Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Perekonomian era Abdurahman Wahid, kemudian Kwik Kian Gie mantan Menteri PPN/Ketua Bappenas era Megawati Soekarnoputri, terdapat pula Gus Dur, mantan Presiden RI, dan rival terkuat SBY yakni Jenderal (Purn) Wiranto yang kini menjadi ketua umum Partai Hanura.

Kritik dari kalangan ini terhadap kebijakan SBY-JK semakin terbuka. Rizal Ramli misalnya, turut serta dalam aksi massa memprotes kenaikan harga BBM hari Selasa (20/5) lalu. Sementara Jenderal (Purn) Wiranto memasang iklan di berbagai media massa yang mengatakan bahwa SBY sudah ingkar janji. Sementara Kwik Kian Gie mengemukakan pandangan dan analisisnya yang membongkar fakta dibalik propaganda pemerintah tentang subsidi BBM.

Adapun kalangan elit yang mampu dikonsolidasikan SBY-JK hanyalah anggota-anggota DPR. Reaksi dari beberapa anggota DPR RI yang sebelumnya hendak mengajukan interpelasi atas kebijakan kenaikan harga BBM malah meredup tanpa sebab yang jelas. Barangkali, sebagian dari kalangan ini tidak berani frontal berhadap-hadapan dengan SBY akibat berbagai perkara korupsi yang diduga telah dan akan menjerat sebagian anggota dewan.

Meski demikian, keberadaan tokoh-tokoh nasional yang kini berada di luar lingkaran inti kekuasaan telah membuat gusar SBY-JK. Nama-nama para tokoh nasional tersebut berkali-kali disebut SBY-JK sebagai kalangan yang berada di belakang aksi-aksi massa. Maksud SBY-JK tidak lain, selain tetap berupaya mencegah terjadinya persatuan di kalangan rakyat yang menolak kenaikan harga BBM. Namun hingga saat ini, rakyat terlihat lebih matang dan terkesan membiarkan aksi saling tuding yang dilakukan SBY-JK dan lawan-lawan politiknya.

Protes-protes massa tetap saja terjadi dan berbagai kelompok masyarakat yang terlibat dalam rangkaian aksi menolak kenaikan BBM sepertinya tidak menjadikan kalangan tokoh-tokoh nasional itu sebagai sasaran penggalangan. Friksi elit cednerung dipandang sebagai kondisi yang tidak terhindarkan dari keadaan politik di negara-negara setengah terjajah dalam bentuk persaingan antar komprador memperebutkan jatah dan sokongan imperialis.

Aksi-aksi menolak kenaikan harga BBM yang meluas di Indonesia menunjukkan bahwa rakyat tidak mendukung kenaikan harga BBM, bahkan rakyat dengan tegas menolak rencana kenaikan harga BBM. Dengan bersandar pada kekuatan pokok, yakni kaum buruh, tani, miskin kota, perempuan, pemuda, mahasiswa, dan kalangan-kalangan lapis-bawah lainnya yang sebenarnya terkena dampak terberat akibat kenaikan harga BBM, gerakan menolak kenaikan harga BBM akan semakin leluasa menelanjangi politik SBY-JK.

Sasaran kemarahan rakyat semakin tersentral pada klik SBY-JK. Situasi inilah yang menyebabkan dominasi SBY-JK kian menciut dan membuka peluang untuk terjadinya krisis politik. Dalam keadaan seperti ini, rakyat dan klik-klik borjuasi yang beroposisi dengan SBY-JK akan menjadi pihak yang diuntungkan. Wacana tentang penggulingan kekuasaan, baik secara konstitusional, melalui pemilihan umum 2009 yang akan datang maupun melalui kudeta, mulai bermunculan. Wacana tersebut akan mengeras bila SBY-JK tetap memaksakan kenaikan harga BBM.

Bila BBM tetap dinaikkan, apakah rakyat akan terlibat dalam gerakan penggulingan SBY-JK? Kenapa tidak! Apalagi keadaan ekonomi maupun politik—berupa krisis yang diperparah oleh kebijakan menaikkan harga BBM—yang menjadi salah satu syarat ke arah penggulingan SBY-JK semakin terbuka. Bila protes-protes spontan yang marak pada saat ini berkembang dan mengeras menjadi aksi-aksi yang terorganisasi, maka syarat-syarat munculnya krisis politik menjadi semakin kuat. Bukan tidak mungkin SBY-JK akan bernasib seperti Suharto.

Bukankah penggulingan SBY-JK akan menguntungkan elit-elit politik yang memiliki karakter yang sama dengan SBY-JK? Jawabannya, tentu saja. Kalangan itu yang paling berpeluang menggantikan posisi SBY-JK di tampuk kekuasaan. Yang pasti harus dicatat adalah bila Indonesia masih dikuasai komprador-komprador imperialis berwatak tuan-tanah seperti SBY-JK, tipis harapan rakyat untuk memperoleh perbaikan ekonomi maupun demokrasi.

Akan tetapi, kadar kebengisannya akan jauh berkurang apabila gerakan rakyat mampu mempertahankan, bahkan meningkatkan kualitas gerakannya. Artinya, propaganda yang terukur dan terarah serta pembangunan gerakan yang didasarkan pengorganisasian solid harus segera dilakukan untuk memperbaiki karakter aksi-aksi protes yang spontan menjadi gerakan politik yang terorganisasi.

Di sisi lain, “politik balas-dendam” dari klik reaksioner yang digulingkan akan menjadi agenda tersendiri yang harus direspon oleh klik yang kelak bercokol di tampuk kekuasaan. Dengan kata lain, bangkitnya gerakan massa seperti saat ini akan menyulitkan imperialisme untuk mengembangkan dominasinya melalui kaki-kaki tangannya di tanah air yang bisa jadi mendorong adanya aksi penindasan yang kian vulgar terhadap rakyat Indonesia.

Namun, keadaan tersebut justru akan mendorong naiknya kesadaran politik dan memandu gerakan rakyat ke dalam bentuk perjuangan pokoknya. Bila hal itu terjadi, niscaya syarat-syarat subyektif ke arah pembebasan sosial dan nasional akan tersedia melimpah. Pada saat itulah, Rakyat Indonesia akan mampu menciptakan sejarah baru menuju Indonesia baru.

Sudah menjadi hukumnya, bila melalui perlawanan, sesungguhnya rakyat tidak akan kehilangan apa-apa, kecuali penindasan yang membelenggu kemerdekaannya. Sekian.***

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s