“Bank Dunia tidak Legitimate bicara tentang Kemiskinan”


Kritik Country Director Bank Dunia untuk Indonesia, Joachim von Amsberg terhadap subsidi BBM dalam APBN 2008 yang meningkat tiga kali lipat dari APBN tahun 2007 adalah adalah pandangan yang menjebak.

 Anjuran untuk dengan mencabut subsidi BBM dan mengalihkannya ke pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek adalah kamuflase untuk memaksa Indonesia mempertahankan kebijakan-kebijakan neoliberal. Padahal, kebijakan-kebijakan itulah yang telah menyebabkan rakyat Indonesia terjebak dalam kesengsaraan.

Seperti dipetik oleh Suara Pembaruan edisi Rabu (26/3), Joachim von Amsberg memandang, anggaran untuk menaikkan subsidi BBM di APBN 2008 yang naik hampir tiga kali lipat dari tahun lalu, hanya akan dirasakan manfaatnya oleh segelintir masyarakat dari kalangan mampu. Lebih lanjut, Joachim von Amsberg menjelaskan, “Seharusnya, anggaran tersebut dialihkan untuk pembangunan infrastruktur atau proyek-proyek yang menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dapat menekan angka pengangguran dan kemiskinan”. Penjelasan itu disampaikan dalam diskusi terbuka bertema “The Impact of Global Economy Development” di Jakarta (25/3).

Sebagaimana argumentasi-argumentasi para pejabat Bank Dunia sebelumnya, argumen ini pun tidak sepenuhnya benar namun jelas keliru karena tidak berbasis pada kenyataan obyektif kehidupan ekonomi Indonesia. Kesalahan utama dari pandangan Joachim von Amsberg adalah menganggap subsidi sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan. Argumen ini tidak berdasar, sebab dalam kenyataannya, negara di mana pun menjadikan subsidi hanya sebatas alat untuk memperhalus dampak-dampak buruk akibat kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri adalah akibat yang tidak terelakkan dari pertumbuhan ekonomi yang notabene merupakan urat nadi dari sistem ekonomi pasar kapitalisme.

Perlu dicatat bahwa subsidi BBM adalah skema kompensasi minimum yang diberikan pemerintah kepada rakyat selaku warga negara. Skema ini sebenarnya ditujukan untuk mengalihkan tuntutan rakyat tentang kedaulatan atas sumber-sumber energy dan mineral yang vital seperti minyak. Pemberian subsidi saja tidaklah cukup untuk mengganti kerugian-kerugian yang diderita rakyat akibat adanya aktivitas pertambangan minyak dan gas yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan raksasa yang memonopoli perdagangan migas dunia. Dengan begitu, usulan pencabutan subsidi sebagaimana diajukan Bank Dunia sesungguhnya merupakan usulan yang mempertebal tembok ketidakadilan dalam pemanfaatan sumber-sumber energy dan mineral penting di Indonesia.

Ada pun keadaan perekonomian yang sulit seperti sekarang sesungguhnya tidak terlepas dari kediktatoran lembaga-lembaga keuangan dan perdagangan Internasional, seperti Bank Dunia, IMF, dan WTO, yang telah secara sistematis memaksa negara-negara berkembang dan terbelakang seperti Indonesia untuk menempuh jalan liberalisasi. Bantuan-bantuan berbentuk utang dari lembaga-lembaga keuangan internasional, seperti melalui program kebijakan penyesuaian struktural (SAP) Bank Dunia, letter of intent (LoI) IMF, ADB, dan lembaga-lembaga lain sejenis, serta skenario-skenario liberalisasi perdagangan WTO yang didominasi oleh korporasi raksasa dan negara-negara industri maju, sesungguhnya merupakan biang keladi dari krisis ekonomi dan kemiskinan di Indonesia dan di berbagai belahan dunia lainnya. Kebijakan-kebijakan dari lembaga-lembaga tersebut telah menggiring Indonesia dan berbagai negara berkembang dan negara-negara miskin di dunia untuk masuk ke dalam kubangan krisis ekonomi yang jauh lebih parah.

Bila Bank Dunia memang berniat untuk mengurangi atau mengentaskan kemiskinan, menanggulangi pengangguran, dan menciptakan kesejahteraan, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia lainnya, koreksi yang pertama kali harus dilakukan adalah pada peranan dan dominasinya sendiri dalam perekonomian dunia. Bank Dunia harus berani mengambil langkah-langkah korektif, tidak hanya berupa penghapusan utang, melainkan juga membiayai pemulihan kerusakan ekonomi yang diakibatkan oleh utang-utang yang disebar olehnya sejak berdirinya Bank Dunia tahun 1948. Tanpa melakukan hal itu, sesungguhnya Bank Dunia tidak memiliki legitimasi untuk berbicara mengenai pengurangan kemiskinan dan pemulihan ekonomi.

2 thoughts on ““Bank Dunia tidak Legitimate bicara tentang Kemiskinan””

  1. Stop pencabutan subsidi BBM yang memang seharusnya tidak perlu disubsidi saja harganya memang murah, bila sda minyak kita memang dikuasai oleh kita sendiri.

  2. Subsidi adalah hak bagi rakyat, khususnya rakyat Indonesia. Negara yang katanya paling kapitalis sekalipun masih memberi subsidi pada rakyatnya. Amerika contohnya, dia ngasih subsidi untuk meringankan beban dari rakyatnya yang terkena dampak subprime mortgage.

    Yang ingin saya katakan sebenarnya bukan pada aspek subsidinya, melainkan pada desakan pada Bank Dunia untuk mau mengoreksi diri. Karena sesungguhnya merekalah biang kemiskinan dari negara-negara terbelakang seperti Indonesia.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s