Korupsi dan VOC


Sudah pasti, ulang tahun VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) yang jatuh pada tanggal 20 Maret tahun ini tidak akan diperingati oleh kita. Dalam sejarah bangsa kita, masa kekuasaan VOC atau ‘kompeni’ yang berdiri tahun 1602 itu adalah masa-masa kelam yang mungkin akan kita kenang dengan geram. Namun, bila kita mau kembali membaca sejarah VOC, sesungguhnya ada pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia saat itu.

Sesungguhnya, VOC hanyalah sebuah kongsi dagang yang dibentuk untuk mencari keuntungan. Pendirinya adalah sebuah badan yang menyebut dirinya Heeren XVIII. Atas restu kerajaan Belanda, VOC ditugaskan untuk menguasai monopoli perdagangan rempah-rempah, komoditi yang sangat penting bagi masyarakat Eropa saat itu.

Untuk keperluan itu, VOC diberi kewenangan yang sangat luas. Selain monopoli, VOC juga diberi hak untuk membangun koloni, memberlakukan mata uang, mendirikan benteng dan penjara, serta membentuk angkatan bersenjata. Dengan kewenangan seluas ini, jelas bahwa misi utama VOC sesungguhnya adalah membentuk “staatbedrijj” negara-dagang yang menjadi jajahan Belanda di Nusantara.

Misi inilah yang direalisasikan dengan membangun markasnya di Maluku (1605), kemudian membangun kantor pusatnya di Batavia, sekarang Jakarta (1809). Setelah itu, disusul dengan pembangunan benteng-benteng lain di berbagai wilayah.

Sejarah VOC adalah sejarah pembantaian. VOC melanjutkan tradisi Belanda dalam ekspedisi timur jauh yang dirintis Cournelis de Houtman, yakni mengobarkan peperangan sebagai jalan utama untuk mengambil-alih dominasi. Tercatat beberapa peristiwa pembantaian besar yang dilakukan VOC, di antaranya pembantaian di Ambon (Amboina Massacre) tahun 1623 dan pembantaian para budak China di Jakarta (1740).

VOC dibentuk pada saat borjuasi belum tumbuh pada tingkat perkembangan yang setara dengan Inggris. Pengelolaan usahanya pun masih cenderung berpegang pada prinsip-prinsip merkantilisme yang kaku. Hal ini tampak dari ketidakmampuan VOC untuk mengantisipasi perkembangan ekonomi Eropa yang berkembang cepat pasca revolusi industri. Manufakturisasi benar-benar menjadi pukulan berat bagi VOC sehingga terpaksa hanya berperan sebagai pemasok bahan baku yang dalam banyak hal mulai tergantikan oleh komoditi-komoditi hasil industri.

Keadaan ini diperburuk oleh perang 80 tahun yang disusul dengan lepasnya wilayah Belgia dari kekuasaan Kerajaan Belanda, yang banyak menguras kas VOC. Upaya untuk merintis pola kolonisasi baru dengan mengembangkan perkebunan-perkebunan besar di kawasan Priangan untuk mengatasi ketergantungan pada sumber alam ekstraktif yang kian menipis ternyata tidak berhasil. Sebabnya tidak lain, terganjal korupsi yang kian menghebat.

Korupsi pada VOC justru menggila pada saat perusahaan tersebut tengah mengalami keterpurukan yang hebat. Para pejabat VOC yang tengah frustasi itu seolah sadar bila masa depan perusahaan sudah diambang keruntuhan. Sensitivitas atas masalah yang mendera VOC sepertinya justru diwujudkan dengan menumbuhkan bibit-bibit pragmatisme dan nafsu untuk mementingkan keinginan sendiri di kalangan pejabat teras VOC. Rasa kebersamaan seperti masa ‘Heeren XVII’ dan keinginan untuk “memuliakan” Kerajaan Belanda telah jauh memudar oleh ketidakpedulian.

Karenanya, kecuali itu dengan sejarah pembantaiannya yang keji, VOC juga dikenal dengan kasus korupsi yang menggerogoti kekuasaannya. Karena korupsi, kongsi dagang yang “berjaya” pada abad ke-17 sampai pertengahan abad ke-18 ini dinyatakan bangkrut tahun 1799. Utang-utang VOC diambil-alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda yang baru terbayar lunas ketika Belanda melaksanakan Sistem Tanam Paksa di Pulau Jawa dan sebagian Sumatera.

Komparasi Sejarah

Sudah pasti, apa yang terjadi pada masa VOC (1602-1799) tidak bisa disamakan dengan Indonesia pada saat ini. Sejarah tidak akan berulang dengan sendirinya. Namun diakui atau tidak, ada gejala yang kurang lebih sama, antara masa akhir kejayaan VOC dengan keadaan Indonesia pada saat ini.

Simak saja bagaimana para konglomerat-konglomerat Orde Baru yang mengemplang triliunan rupiah dana BLBI pada saat perekonomian Indonesia berada dalam krisis ekonomi yang sangat berat. Mungkin tindakan ini sama dengan apa yang dilakukan para pejabat teras VOC yang berlomba-lomba mengumpulkan pundi kekayaan, mengangkutnya pada sekoci masing-masing, pada saat kapal yang bernama VOC mulai karam.

Simak pula bagaimana utang yang diakibatkan dana BLBI itu kini harus ditanggung oleh rakyat dalam berbagai bentuk, mulai dari dicabutnya berbagai subsidi hingga naiknya harga-harga kebutuhan pokok. Singkatnya, krisis yang diakibatkan ulah monopoli para konglomerat, dengan semena-mena ditransfer ke pundak kaum miskin. Persis sama dengan yang dilakukan oleh Belanda dengan memaksa petani-petani miskin tradisional di Jawa untuk menanam tanaman komoditi dan meninggalkan tanaman pangan guna menggenjot keuntungan agar bisa melunasi utang VOC.

Terakhir, kita juga bisa menyimak bagaimana korupsi telah mengganjal niat VOC untuk melakukan transformasi usaha, dari ekstraktif ke generatif, dari sekadar mengambil menjadi menanam dan memelihara. Sama halnya dengan yang terjadi saat ini, ketika korupsi secara nyata mengganjal keinginan rakyat atas demokrasi dan keadilan sosial.

Dengan menyimak persamaan-persamaan itu, mungkinkah nasib yang menimpa VOC akan juga menimpa Indonesia?

Jakarta, 11 Maret 2008
Syamsul Ardiansyah (
syamsuladzic@gmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s