Hari Senin, Minggu Lalu (1)


Sening minggu lalu di Jakarta. Pagi sampai menjelang sore, kami habiskan di DPR Senayan. Diskusi yang rencananya dilakukan mulai jam 10.00 pagi, terpaksa tertunda satu jam karena harus berurusan dengan pengamanan dalam DPR-RI yang tiba-tiba memperketat prosedur pengamanannya.

Negosiasi dengan pamdal DPR tidak berhasil, mereka hanya memperbolehkan aku sendiri yang masuk dan mengurus perijinan ke Humas DPR sebelum kawan-kawan lain diperbolehkan masuk. “Kalau begitu, biar kami tunggu disini,” jawabku. “Silakan”, jawab salah satu dari mereka.

Sebelum kembali ke kawan-kawan, “komandan” PAMDAL yang ‘jaim’ itu memintaku untuk membuka tas. “Saya periksa tasnya dulu pak,” titahnya. “Silakan,” jawabku. “Saya bawa seperangkat bom, beserta dinamit dengan daya ledak yang cukup tinggi, dan dua buah senjata api.”

Setelah hampir setengah jam menunggu, datang telepon dari kawan yang sudah di dalam gedung. Kujelaskan posisiku dan dia sepertinya juga tidak habis pikir. “Biasanya boleh,” katanya. “Lha kok ini ketat banget pengamanannya, kayak mau acara penting saja.”

Negosiasi dengan kawan tadi menghasilkan kesepakatan untukku masuk dulu ke dalam gedung dan mengurus perijinan lewat Humas DPR. “Oke, saya masuk ke dalam dan nanti kita ketemu di mana?” tanyaku. “Di depan komisi IX,” jawabnya.

Kusampaikan kesepakatan tadi dan PAMDAL pun setuju. Aku bisa masuk dengan diantar salah seorang dari mereka. “Saya periksa tasnya dulu, Pak!” titah petugas yang hendak mengantarku. “Sudah, tadi sudah diperiksa,” jawab yang lain. Aku hanya diam.

Berjalan masuk dan rencanaku hendak langsung menuju Komisi IX. Tapi diperjalanan, petugas PAMDAL memaksaku untuk masuk dulu ke Humas. Intinya, aku hanya bisa masuk ke Komisi IX kalau sudah dapat konfirmasi dari humas DPR.

“Okelah, kita ke Humas dulu…,” jawabku.

Aku ditransfer ke petugas PAMDAL lain untuk dibawa ke kantor Humas. Petugas itu ternyata berasal dari Banjaran, Kabupaten Bandung. Dari dia, aku di transfer lagi ke petugas Humas yang lain. Kayaknya dia berasal dari pihak kepolisian. Tanpa babibu dia langsung tanya, “maksud kedatangan ke sini untuk apa?”

“Mau ketemu dengan timjanaker komisi IX,” jawabku.
“Keperluannya apa?” tanyanya lagi.
“Diskusi,” jawabku.
“Tentang apa?”
“Tentang kasus TKI,”
“Kasusnya apa?”
“Kita mau bilang bahwa ada TKI yang dipukuli dan dibunuh oleh majikannya di Saudi,”
“Kumpulannya apa”

. . .

Bila anda pernah masuk ke Kantor Humas DPR, anda akan ketemu dengan sekumpulan orang, ada wartawan yang malas cari berita, ada juga intel-intel dari kepolisian dan dari instansi lain yang berupaya mendapatkan informasi sebanyak mungkin dari anda.

Setelah disuruh mengisi buku tamu, aku diminta duduk menunggu petugas Humas—yang sebenarnya—untuk mengurus keperluan kami. Sebelum aku, ada rombongan kepala desa dari Aceh yang datang duluan. Aku agak lupa mereka mau ketemu siapa.

Tiba-tiba, seorang lelaki berbadan besar dan berseragam polisi menghampiriku.
“Kamu ada urusan apa?” tanyanya.
“Mau ketemu anggota komisi IX, Pak?”
“Setelah ini kamu ada urusan samaku ya…” perintahnya
“Urusan apa, Pak?” tanyaku.
“Pokoknya kalau mau cepat, kamu datang ke aku…!” jelasnya.
“Siap, Pak!” sindirku.
(“mau cepat?”)

Setelah urusan dengan kepala desa itu rampung, petugas humas DPR menghampiriku. Dia cek buku tamu yang kuisi dan memintaku menunggu sebentar karena dia akan menghubungi sekretariat komisi IX untuk mengonfirmasi agenda kami.

Sebelum konfirmasi itu selesai, seorang staf ahli dari komisi IX datang ke kantor Humas DPR untuk menjemputku. Dia yang mengambil-alih pembicaraan. Kami pun akhirnya bisa masuk ke gedung dewan yang terhormat.

Tapi tunggu dulu, berhubung hanya 15 orang yang tercatat, sebagian dari rombongan kami tidak bisa masuk ke dalam gedung DPR. Pamdal ‘keukeuh’ hanya memperbolehkan 15, sementara rombongan mencapai 30 orang. Setelah adu-mulut beberapa menit, kami pun berhasil memaksa pamdal untuk membolehkan kami masuk seluruhnya ke dalam gedung DPR.

Setelah itu, diskusi dengan anggota dewan baru bisa dilakukan. Tempatnya di ruang tamu Komisi IX. Ada empat anggota dewan yang datang dan langsung bicara. Mereka menjawab semua keluhan dengan mudah, catat nama PJTKI-nya, jangan lupa disertai dengan alamatnya, nanti kita tindak-lanjuti pengaduannya.

Diskusi baru rada menarik setelah aku mengkritik UU yang dihasilkan. Mereka sepertinya hendak menampik tudingan kami, tapi tidak punya argumentasi. Lucunya, salah seorang unsur dari mereka sendiri yang membenarkan kalau UU tersebut memang payah.

Prosedur pengamanan yang ketat dan tebaran intel dan calo kasus yang ada di mana-mana dari gedung penampung aspirasi ini barangkali membawa pesan tertentu. “Jangan coba-coba datang ke DPR untuk mengadu.”

Ada tips yang mungkin bisa kita lakukan bila kita terpaksa datang ke DPR tapi tidak mau berbelit-belit dengan prosedur keamanan seperti itu. Datanglah dengan 30-ribu massa dan paksa anggota dewan yang duduk-duduk enak di dalam gedung itu untuk mau berpanas-panas, menghampiri kita dan berbicara langsung pada massa.

Jakarta, 24 Maret 2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s