Satu Bahasa, Masihkah?


Renungan Sumpah Pemuda 1928

“Sumpah Pemuda 1928” adalah salah satu pintu untuk memasuki lika-liku sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Di dalam sumpah yang diucapkan pada tanggal 28 Oktober 1928 ini, tersimpulkan suatu ikrar yang kelak menjadi koridor gerakan kebangsaan menuju kemerdekaan Indonesia.

Adalah ikrar ketiga, yang berbunyi “Kami putra-putri Indonesia, berbahasa satu, bahasa Indonesia” yang menjadikan momentum Sumpah Pemuda 1928 menjadi lebih istimewa. Kongres Pemuda tahun 1928 adalah kongres kedua, yang mana kongres ini merupakan kelanjutan dari Kongres Pemuda pertama dilaksanakan pada tahun 1926.

Mengutip pengertian Roland Barthes (1964), bahasa adalah sebuah institusi sosial sekaligus sistem nilai. Dengan begitu, Bahasa Indonesia adalah institusi sosial sekaligus sistem nilai yang dianut oleh sebuah nation yang bernama Indonesia. Institusi ini tentu saja memiliki kehendak sejarah, yang dibentuk oleh sejarahnya sendiri.

***

Upaya tersebut sebenarnya telah dirintis sejak Kongres Pemuda pertama tahun 1926. Sebagaimana dikemukakan Asvi Warman Adam (2000), dalam Kongres Pemuda Pertama, Muhammad Yamin mengusulkan untuk memasukkan persatuan bahasa sebagai salah satu ikrar dalam sumpah pemuda. Usulan Yamin berbunyi, “Kami poetra dan poetri Indonesia mendjoendjoeng bahasa persatoean, bahasa Melajoe”.

Usulan Yamin tidak menjadi ketetapan dalam Kongres Pemuda pertama tahun 1926 karena mendapatkan penolakan dari peserta, salah satunya adalah Sanusi Pane. Meskipun secara prinsip menerima ‘bahasa Melajoe’ sebagai fondasi kehidupan kebahasaan, namun Sanusi Pane tidak menyetujui diksi yang diusulkan Yamin, khususnya pada penyebutan ‘bahasa Melajoe’. Sanusi Pane sepertinya hendak menyatakan bahwa bahasa persatuan itu hendaklah disebut ‘bahasa Indonesia’.

Dalam Kongres Pemuda kedua, usulan Sanusi Pane diakomodasi oleh peserta kongres dan Yamin pun bersedia mengubah kata ‘Melajoe’ itu dengan ‘Indonesia’. Tercetuslah ikrar ketiga dalam Sumpah Pemuda dengan rumusan seperti yang kita kenal sekarang (Adam, 2000).

Dalam pandangan penulis, sanggahan Sanusi Pane terhadap usulan Muhammad Yamin tidak semata-mata karena kata ‘Melajoe’ merujuk pada salah satu etnis tertentu yang dikhawatirkan akan memicu kecemburuan dari etnis lain. Penolakan Sanusi Pane sepertinya dilandasi oleh keinsyafan bahwa meskipun secara historis telah menjadi lingua franca, namun ‘Bahasa Melayu’ saat itu, tidak identik dengan persatuan.

Penjelasan mengenai hal ini dituangkan Pramoedya Ananta Toer dalam Realisme Sosialis dan Sastra Indonesia (2003). Menurutnya, terdapat dua model pengucapan bahasa Melayu; yakni Pengucapan Bahasa-Melayu-Sekolahan dan Bahasa-Melayu-Kerja. Keduanya mewakili dua klas sosial yang saat memiliki kehendak sejarah yang berbeda.

Bahasa Melayu-Sekolahan adalah bahasa ini dikembangkan oleh kalangan pengarang yang pernah mendapatkan pengajaran Bahasa Melayu melalui sekolah. Berkembangnya bahasa Melayu-Sekolahan tidak terlepas dari politik ‘apartheid’ dalam bidang pengajaran pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memang mengembangkan bahasa Melayu (sekolahan) sebagai upaya untuk mempersempit peluang bagi pribumi untuk menguasai bahasa Belanda.

Bahasa Melayu Sekolahan umumnya digunakan oleh pengarang yang pernah mengecap pengajaran sekolah. Bahasa ini menjadi bahasa resmi golongan feudal birokrat. Akibatnya, berbeda dengan nasib Bahasa Melayu-Kerja yang mengalami perkembangan hingga kemerdekaan, Bahasa Melayu-Sekolahan—menurut Pram—‘tewas’ seiring dengan tumbangnya kekuasaan kolonial Belanda.

Bahasa Indonesia sendiri, menurut Pram adalah perkembangan “Bahasa Melayu-Kerja”. Yang dimaksud dengan Bahasa Melayu-Kerja adalah Bahasa Melayu dengan model pengucapan dikembangkan golongan tengah, priyayi, atau “borjuasi kecil”.Kalangan ini adalah suatu klas sosial yang ‘kelahirannya’ di luar kehendak pemerintah kolonial. Bahasa Melayu-Kerja memiliki syarat untuk berkembang karena menjadi bahasa yang digunakan oleh dunia Pers Melayu pada masa pergerakan. Pada masa kemerdekaan, Bahasa Indonesia (Bahasa Melayu-Kerja) menjadi semakin kuat dan diresmikan sebagai bahasa nasional.

Menurut hemat penulis, Sumpah Pemuda 1928 yang secara resmi mencantumkan ikrar tentang kesatuan bahasa adalah suatu lompatan historis yang menggenapi syarat-syarat obyektif menuju terbangunnya bangsa. Dengan begitu, salah-satu ciri gerakan kebangsaan yang juga terdapat dalam sejarah Indonesia adalah proses pembentukkan bahasa yang menjadi lingua franca bagi bangsa itu.

***

Kini, setelah usia Proklamasi sudah mencapai tahun yang ke-61 dan usia Sumpah Pemuda sudah mencapai tahun ke-78 faktor-faktor penting yang menjadi syarat perkembangan Bahasa Indonesia terus mengalami erosi. Kesenjangan di berbagai bidang, pada akhirnya memperuncing pertentangan dalam mendefinisikan keadaan. Sesuatu yang oleh sebagian orang dikatakan sebagai “perusakan”, disangkal oleh orang lain dengan mengatakan “pembangunan”. “Pelanggaran HAM”, dikatakan sebagai upaya “pemulihan keamanan”. “Haram” dikonotasikan menjadi “halal”. “Kemiskinan” pun dikonotasikan sebagai “kemalasan”.

Kita pun menjadi saksi bagaimana Bahasa Indonesia kehilangan kemampuannya dalam memberikan landasan bagi persatuan. Atas nama golongan, agama, jenis kelamin, atau status sosial, orang bisa seenaknya mendefinisikan suatu keadaan sesuka hatinya. Tidak hanya itu, orang pun kerap memaksakan kebenarannya sendiri kepada orang lain meski harus dengan menodongkan senjata.

Di samping itu, Bahasa Indonesia yang dikemas dalam ‘ejaan yang disempurnakan’, hidup pula bentuk pengucapan lain dalam bahasa Indonesia, yang lazim disebut sebagai ‘bahasa gaul’ atau bahasa Indonesia berdasarkan dialek-dialek lokal dengan karakter umum yang lebih dinamis. Dalam kondisi ini, rejim ‘ejaan yang disempurnakan’ hampir kehilangan ruh sosialnya sebagai basis interaksi dan alat artikulasi kehendak sosial.

Apakah ini kesalahan Bahasa Indonesia? Tidak. Bahasa Indonesia adalah konsepsi yang berada di dalam alam kesadaran manusia-manusia yang hidup di Indonesia. Terjadinya krisis makna dalam Bahasa Indonesia tidak semata-mata dikarenakan ahli-ahli bahasa yang ‘lupa’ akan peran sosial bahasa karena terlalu asik mengutak-ngatik rumus dan kaidah ejaan baku.

Krisis makna dalam Bahasa Indonesia diakibatkan oleh memudarnya kemerdekaan. Hari ini, kemerdekaan yang dicita-citakan pada tahun 1928 sebenarnya tidak lebih dari sebuah fiksi. Utang luar negeri, korupsi, dan privatisasi seolah telah memaksa sejarah bergerak ke belakang. Kemiskinan dan pembodohan telah menyebabkan rakyat Indonesia terjerembab dalam penjajahan yang telah dimodernisasi.

Hilangnya kemampuan bahasa untuk mengartikulasikan kehendak bersama adalah imbas dari menurunnya kemampuan bangsa semua dalam memahami esensi ke-bhineka-an. Memudarnya kesadaran tentang kebhinekaan adalah ancamans serius terhadap keindonesiaan. Hal ini merupakan akibat dari kegagalan kita semua dalam memahami kesejarahan kita sendiri.

Sejarah tidak lebih sekumpulan beban yang berisi rincian tanggal, nama, dan peristiwa-peristiwa besar yang harus dihafal. Karenanya, tidak ada ruang yang memadai untuk terjadinya perbincangan kebudayaan. Dengan begitu, sejarah tidak hanya menjadi seperangkat alat yang mendepolitisasi kesadaran kritis masyarakat, melainkan juga alat yang secara sistematis menghilangkan aspek-aspek kemanusiaan dari manusia yang membacanya.

Situasi ini bukan semata-mata kesalahan sejarawan yang terlalu asyik mengutak-atik arsip-arsip kolonial, sembari bermimpi membangun kembali kejayaan dari suatu masa yang sudah gagal. Adalah tanggungjawab kita semua untuk merampungkan pembicaraan tentang Indonesia dengan mendekonstruksi kesadaran sejarah yang selama ini dipatri dalam ingatan kita.

Oleh karenanya, dalam momentum saat ini tidak berlebihan kiranya bagi satu pertanyaan hendak penulis ajukan, masihkah kita bicara dalam bahasa yang sama? Pertanyaan ini, sekali lagi, mengandung makna perenungan sejarah tentang masihkah kita berdiri dalam kesadaran sejarah yang sama? Masihkah kita memiliki kehendak sejarah yang sama? Mumpung masih ada waktu, mari sama-sama menjawabnya.

Bandung, 28 Oktober 2007
Syamsul Ardiansyah

1 thought on “Satu Bahasa, Masihkah?”

  1. boleh engga minta tolong sumber (Adam 2000) yang lebih lengkap: Judul, nama lengkap penulis dan penerbitnya. Terima kasih sebelumya.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s