Quo Vadis Transisi Historiografis?


Tumbangnya Orde Baru senantiasa diisi dengan polemik sejarah. Awalnya, polemik ini dipicu oleh kontroversi peristiwa “30 September 1965” atau “G30S”. Namun pada perkembangannya, polemik ini secara perlahan menggesek struktur kebenaran dalam narasi sejarah yang dibangun Orde Baru.

Tokoh-tokoh yang sebelumnya dibungkam mulai banyak yang berani bicara. Sejarawan-sejarawan yang sebelumnya dikekang mulai banyak yang mengeluarkan karya. Pembatasan-pembatasan terhadap sumber dan metodologi pun mulai dirombak. Kisah-kisah yang menjadi dihadirkan dan media dalam polemik itu pun berkembang, tidak hanya seputar peristiwa di penghujung September 1965. Alhasil, de facto masyarakat dihadapkan dengan berbagai versi tentang “kebenaran sejarah”.

Masyarakat sebenarnya telah masuk ke dalam suatu kesadaran baru, bahwa kebenaran sejarah bukanlah kebenaran matematis namun kebenaran yang relativis. Relativisme kebenaran dalam historiografi sesungguhnya bukanlah hal baru. Hampir semua sejarawan sebenarnya telah diajarkan bahwa kebenaran sejarah yang ditulisnya adalah kebenaran yang relatif atau dikenal dengan istilah kebenaran “inter-subyektif” atau “kebenaran konsensus”.

Temuan-temuan baru, baik karena adanya sumber-sumber baru atau karena perkembangan metodologi, bila dihadirkan secara ilmiah akan diakui sebagai “kebenaran baru” yang bisa melengkapi atau justru menggugat “kebenaran lama”. Bangkitnya “kebenaran baru” dan memudarnya “kebenaran lama” adalah situasi yang lazim terjadi pada situasi transisi. Transisi ini berhulu pada politik, dan berhilir—salah satunya—pada historiografi.

Hingga detik ini, belum ada suatu penjelasan politik maupun akademik yang bisa mengakhiri polemik mengenai kebenaran historis yang tertuang dalam buku-buku sejarah yang kita baca. Di kalangan sejarawan sendiri masih terbelah dalam beberapa kubu besar berdasarkan keyakinan. Antara yang masih memegang dan mempertahankan “kebenaran lama” dan yang menggugat menggugat “kebenaran lama”.
Pada sisi lain, kekuasaan memang masih cenderung kaku dan tidak jarang bertindak ‘reaksioner’ dalam menyikapi polemik historiografi. Contoh mutakhir terlihat dari kasus diperiksanya beberapa pejabat di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional oleh Kejaksaan Agung RI. Pemeriksaan ini terkait dengan penyebarluasan buku pelajaran Sejarah Indonesia yang didasarkan kurikulum 2004 yang tidak lagi mencantumkan istilah “PKI” setelah istilah “G30S”.

Sikap reaktif dari pemerintah seperti dalam kasus di atas adalah data historis yang menunjukkan bahwa kekuasaan masih belum memberikan ruang kebebasan yang memadai bagi tumbuhnya polemik historiografi yang ilmiah. Situasi ini pantas dikritik sebagai langkah mundur pemerintah dari komitmen reformasi yang sesungguhnya menyentuh berbagai aspek, termasuk pendidikan.
Intervensi kekuasaan politik yang pragmatis pada sejarah, menyebabkan transisi historiografis bergerak dalam jarak historis yang pendek. Sependek umur kekuasaan politik itu sendiri. Tidak jarang, intervensi kekuasaan politik menyebabkan transisi diakhiri dengan cara aborsi. Kebenaran sejarah dikorupsi yang ujung-ujungnya justru memperbesar ketidakpuasan masyarakat pada narasi sejarah yang dipaksakan kepadanya. Esensi dari pembelajaran sejarah pun mengalami kekeringan.

Tidak ada konklusi historis yang bisa disimpulkan kecuali apa yang disebut Bambang Purwanto (Purwanto dan Adam, 2004) sebagai “disorientasi historiografis”. Yakni, merebaknya kegamangan masyarakat dalam menentukan keadaan hari ini, sebagai akibat dari ketidakjelasan mengenai masa lalu, yang berakibat pada kebimbangan untuk menentukan masa depan seperti apa yang hendak dituju.

***

Penulis menilai pengaruh kekuasaan politik—seberapa pun kuatnya—sebenarnya tidak “se-angker” sebagaimana sering kita dengar atau baca. Bila kita perhatikan secara seksama, secara alamiah kontroversi seputar sejarah telah menumbuhkan pemahaman positif di kalangan masyarakat tentang salah satu esensi yang diusung oleh sejarah. Esensi itu terletak pada keharusan untuk menjadikan sejarah sebagai media dialog untuk mendefinisikan situasi hari ini berdasarkan kenyataan di masa lalu untuk kepentingan masa yang akan datang.

Memang pentingnya menggugat pembengkokkan-pembengkokkan sejarah yang dilakukan oleh penguasa Orde Baru. Bagaimana pun dalam sejarah Indonesia tidak hanya diisi oleh tokoh-tokoh besar Soekarno, Soeharto, Hatta, Sjahrir atau peristiwa-peristiwa besar seperti “G30S”, “Supersemar”, atau “Serangan Umum 1 Maret”. Namun, yang jauh lebih penting adalah bagaimana menilai perkembangan sejarah hari ini dan merumuskan peranan-peranan historiografi di masa depan.

Sebagaimana dinyatakan Benedetto Croce, “the true history is the contemporary history”. Pembacaan yang seksama atas kenyataan sejarah hari ini akan membawa kita pada kebenaran sejarah yang bisa divalidasi oleh zaman secara lebih obyektif. Di sisi lain, pemetaan atas posisi historiografi berdasarkan kenyataan historis hari ini akan membantu kita untuk mengetahui seperti apa perbaikan-perbaikan yang mesti dilakukan.
Lebih spesifik, penulis memandang masalah yang sebenarnya patut dikedepankan adalah; 1) seberapa besar peranan sosial dari historiografi hari ini? 2) Seberapa aktif historiografi menyerap perkembangan sosial (historis) untuk memerkuat konstruksi metodologinya?

Salah satu aspek yang juga turut menyebabkan terjadinya disorientasi historiografis adalah memudarnya esensi dialog-dialog historis dari khazanah publik. Sulit sekali mengembangkan budaya kritik dalam historiografi, sebagaimana yang lazim ditemui dalam disiplin seni-sastra. Sedikit sekali kontribusi historiografi untuk membudayakan apa yang disebut Habermas sebagai rasionalitas komunikatif. Akibatnya, prinsip-prinsip hubungan sosial yang didasarkan saling pemahaman, kejelasan, konsensus, dan kekuatan argumen, menjadi sesuatu yang langka.

Terlebih, teks-teks historiografi cenderung tidak praktis sebab terbungkus dalam kemasan yang sulit dijangkau. Buku-buku sejarah yang beredar di pasaran umumnya tebal-tebal dan mahal untuk ukuran awam. Jarang kita menemukan bacaan sejarah yang bermutu yang dikemas sederhana dan murah. Hal ini secara praktis menyulitkan posisi historiografi yang saat ini harus berkompetisi dengan iklan-iklan komersial yang dibalik keberagamannya, menawarkan suatu wacana yang seragam; yakni anti-history.

Tidak aktifnya historiografi dalam menangkis “serangan-serangan” dari iklan-iklan komersial, menunjukkan bahwa historiografi semakin sulit menjejakkan kakinya di bumi. Akibatnya, wibawa historiografi sebagaimana diyakini dari masa ke masa, mulai zaman historiografi tradisional hingga historiografi Orde Baru, tidak lebih dari sekadar mitos. Dengan begitu, peranan sosial sebagaimana ditanyakan di atas bisa disimpulkan telah mengalami degradasi yang cukup jauh.

Situasi yang sama juga dialami pada aspek metodologi. Tantangan terberat pada wilayah ini muncul melalui perkembangan teknologi informasi. Agresivitas teknologi telah membuka ruang-ruang diskursus yang baru. Dalam perkembangannya, turut berimplikasi pada “pengucilan” historiografi dari pergaulan publik.

Masyarakat secara obyektif, cenderung skeptis dengan kemampuan historiografi mengenai kebenaran historis. Sebagaimana dinyatakan oleh J. Baudrillard, saat ini media massa telah membentuk apa yang disebut “the world of hyper-reality”. Yakni, situasi ketika manusia semakin sulit membedakan antara yang nyata dengan yang tidak, sebab distingsi antara fakta dan fiksi semakin tidak jelas (Baudrillard, 1983).

Historiografi yang secara konvensional membangun metodologi dan basis narasinya dari teks-teks yang tertuang dalam arsip dan berita-berita media massa juga disinyalir turut serta dalam membangun kesadaran hiper-realitas dalam masyarakat. Secara epistemologi, hal ini berimplikasi pada longgarnya definisi mengenai kebenaran sejarah yang sebenarnya narasi utama dalam historiografi. Oleh karenanya, historiografi mengalami pendangkalan makna.

Masalah ini diperburuk oleh sikap sebagian sejarawan yang secara sadar “mengucilkan diri”. Adanya istilah “sejarawan amatir” dan “sejarawan profesional” yang dibedakan berdasarkan penguasaan formalistik atas metodologi yang diperoleh melalui pendidikan formal adalah indikasi “pengucilan diri” yang paling vulgar. Hal ini menjadikan sejarawan terjebak dalam fenomena ibarat “katak dalam tempurung”.

Padahal, begawan Sejarawan Indonesia, Sartono Kartodirdjo telah mewanti-wanti, “Dengan membaca buku yang berjudul Teknik Sukses, seseorang belum bisa menjadi pengusaha besar; penguasaan metodologi juga tidak menjamin keulungan sejarawan” (Kartodirdjo, 1982; 69). Pembatasan diri secara formalistik, tidak hanya menjadikan sejarawan menjadi elemen yang eksklusif, juga membatasi kontribusi disiplin pengetahuan lainnya bagi perkembangan metodologi sejarah.

***

Terakhir, bila kita kembali bertanya ke mana arah transisi historiografis? Jawabannya bergantung pada apakah kita—khususnya sejarawan—masih bersedia untuk terus menghidupkan pada perkembangan historiografi kita? Atau biarkan saja, historiografi kita mati dan dilupakan oleh perkembangan sejarah yang sesungguhnya menjadi obyek kajiannya? Bila kita masih berkeinginan untuk menghidupkan historiografi, kita harus memberinya nyawa dengan membuka kembali perdebatan-perdebatan filosofis mengenai sejarah dan peranan pokok historiografi. Bila tidak, tunggu saja kematiannya.

Syamsul Ardiansyah
20 September 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s