sensus: Membuka Ruang Negosiasi Baru


Senin, 01 Oktober 2007

Data pemerintah mengenai pendidikan dalam laporan-laporan resmi tampaknya “ditantang” oleh hasil Sensus Monitoring Pendidikan yang dilakukan Education Network for Justice atau E-Net for Justice Indonesia. Perspektif masyarakat sipil ini membuka ruang negosiasi baru untuk persoalan pendidikan.

“Data angka putus sekolah dalam laporan Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) adalah 8,8 persen. Sementara dari perspektif masyarakat sipil, angkanya 36,5 persen di tiga daerah dengan tiga keaksaraan berbeda,” ujar koordinator penelitian Yanti Muchtar, dalam pemaparan hasil sensus di Jakarta, pekan lalu. Menurut Yanti, pemerintah akan mengeluarkan laporan perkembangan MDGs di Indonesia dan penilaian Pendidikan untuk Semua (Education For All/EFA) dua-tiga bulan ke depan.

Lingkup perjuangan E-Net for Justice adalah hak pendidikan dalam rangka pencapaian EFA dan MDGs tahun 2015. E-Net for Justice Indonesia merupakan jaringan nasional dengan 49 anggota tersebar di seluruh Indonesia.

Sensus dilakukan serentak di delapan negara Asia-Pasifik karena kecenderungan pemerintah melepaskan tanggung jawabnya di sektor pendidikan dengan membuka sepenuhnya bidang pendidikan bagi sektor privat. Sementara, proses pemiskinan yang terus terjadi di akar rumput segera berakibat pada hilangnya hak dasar rakyat pada akses pendidikan.

Sensus dimulai sejak April 2006 di enam desa/kelurahan di tiga kabupaten/kota dari tiga provinsi, yakni Desa Kuala Lama dan Desa Pantai Cermin di Kabupaten Serdang Bedagai (Sumatera Utara), Kelurahan Panaragan dan Gudang di Kota Bogor (Jawa Barat), serta Desa Wonokerto dan Kenduruan di Kabupaten Pasuruan (Jawa Timur). Respondennya 23.589 orang dari 6.241 rumah tangga (RT). Metodenya survei berbasis RT dan tes keaksaraan (Latin, Arab, bahasa Sunda, Arab Pegon, bahasa Madura, bahasa Jawa, dan bahasa Indonesia).

Pasuruan, Bogor, dan Serdang Bedagai dipilih karena ketiga daerah itu memiliki tingkat keaksaraan berbeda, dengan Pasuruan yang tertinggi buta aksaranya dan Serdang Bedagai yang terendah. Pasuruan mewakili daerah pedesaan, Bogor mewakili daerah perkotaan, dan Serdang Bedagai mewakili daerah pesisir.

Hasil sensus menunjukkan buramnya situasi pendidikan di tiga daerah tersebut, antara lain terlihat dari angka masuk sekolah dan fenomena siswa putus sekolah oleh sejumlah faktor, seperti pernikahan usia dini, ketidakmampuan membayar SPP, serta lokasi sekolah yang jauh. Hal itu berdampak pada banyaknya anak bekerja di bawah umur, pengangguran, stres, yang diperparah oleh angka buta huruf yang jumlahnya cukup signifikan.

Temuan-temuan sensus mengharuskan Pemerintah Indonesia bekerja keras untuk memenuhi mandat UUD 1945 yang diamandemen, khususnya yang menyatakan, “hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tanpa biaya.”

Beberapa temuan

Sensus ini menghasilkan beberapa temuan menarik, antara lain 78,70 persen rumah tangga yang disensus berada di bawah garis kemiskinan, dengan pengeluaran kurang dari satu dollar AS per kapita per hari. Sekitar 28,10 persen anak perempuan menikah pada usia di bawah 18 tahun. Dari jumlah itu, sekitar 41,57 persen buta huruf dan 70,9 persen berasal dari keluarga dengan kepala keluarga buta huruf pula.

Angka putus sekolah dan tidak pernah mengikuti pendidikan formal sama sekali mencapai 36,73 persen, lima kali lebih tinggi dibanding angka nasional yang sekitar tujuh persen. Konsentrasi terbesar di daerah Pasuruan yang memang teridentifikasi oleh pemerintah sebagai kantong buta huruf di Indonesia. Perempuan masih di bawah laki-laki dalam partisipasi pendidikan formal.

Di ketiga wilayah penelitian, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar, dibarengi bahasa lokal. Gejala dwi bahasa ini harus mendapat perhatian serius, karena berbagai penelitian menunjukkan anak-anak lebih mudah belajar dalam bahasa ibu mereka.

Sensus ini menemukan 12,8 persen informan buta huruf dan 17,9 persen semi beraksara, lebih tinggi dari data nasional yang 8,8 persen. Sekitar 70,9 persen yang buta huruf berasal dari keluarga yang kepala keluarganya buta huruf juga. Rumah tangga miskin membayar lebih tingi dari yang berada di atas garis kemiskinan.

Hasil sensus juga memperlihatkan laki-laki masih ditempatkan sebagai pencari nafkah utama. Sementara yang membantu anak-anak belajar di rumah sebagian besar adalah perempuan. Temuan itu memperlihatkan, membantu anak belajar tidak selalu tergantung pada tingginya tingkat pendidikan. Sekitar 60,9 persen responden menganggap pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah.

Namun, sensus ini bukan tanpa kritik. Pejabat fungsional perencana pada Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Randy R Wrihatnolo mempertanyakan metodologi, di samping pemahaman mengenai beberapa persoalan, analisis penyebab dan dampak, kurang menekankan kesetaraan jender, dan buta huruf yang bisa berulang. Wrihatnolo mengingatkan pendidikan tak bisa dipisahkan dari pasar kerja, dan kelompok pengangguran yang akan menimpa kelompok pendidikan lebih tinggi kalau tak ada pasar kerja.

Yanti Muchtar menanggapi, kalau sensus dikembangkan akan muncul pertanyaan baru lebih detail. Titik tolaknya lebih pada paradigma penelitian. “Sensus ini dapat menjadi sumber data bagi mereka yang akan melakukan advokasi,” ujarnya.

(MH/NMP)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s