Memaknai Sejarah


Peringatan hari Proklamasi memang sudah lewat, namun kemeriahannya masih tetap dirasakan hingga saat ini. Peringatan itu, secara luas dimaknai sebagai “hari kemerdekaan” Republik Indonesia. Namun, apakah “kemerdekaan” sepenuhnya identik dengan momentum proklamasi? Apakah rakyat Indonesia, sejak dibacakannya teks Proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 telah benar-benar merdeka? Melalui esai ini, penulis tidak hendak mengurai lebih jauh jawaban bagi pertanyaan di atas.

Munculnya anggapan umum bahwa kemerdekaan identik dengan momentum proklamasi, yang melahirkan anggapan bahwa masa-masa pasca pembacaan teks proklamasi adalah masa kemerdekaan, sesungguhnya merupakan buah dari dialektika historis; di mana karya sejarah (historiografi) Indonesia berperan aktif dalam memproduksi kesadaran sejarah rakyat Indonesia.

Anggapan itu bisa jadi benar, namun belum tentu benar.

***

Saat ini, seiring dengan berkembangnya wacana kritis terhadap ilmu sosial dan sejarah, muncul suatu pandangan umum suatu gejala (peristiwa sejarah) tidaklah lahir dari satu sebab tunggal. Karenanya, tidak ada suatu pola umum yang bisa dijadikan pedoman dasar dalam memahami perkembangan sejarah. Masing-masing fase, dalam suatu ruang dan waktu tertentu, senantiasa memiliki kekhasan yang tidak bisa dipadankan satu dengan yang lainnya.

Kesadaran seperti itu sebenarnya tidak bukanlah semata-mata “milik” kaum pascastrukturalis dan pascamodernis. Kesadaran itu adalah kesadaran yang umumnya dianut oleh para sejarawan. Seorang sejarawan sesungguhnya tidak akan mampu “memotret masa lalu” secara obyektif atau sebagaimana adanya. Yang mampu dilakukan oleh setiap sejarawan adalah “melukiskan masa lalu”, yang tentu saja akan terkait dengan subyektivisme seorang penulis sejarah.

Teoretisasi dan penguatan-penguatan metodologi dalam penulisan sejarah, tidak akan mampu menetralisasi karya sejarah dari unsur subyektivisme. Dengan eksisnya subyektivisme, tidak salah bila sejarah—dalam arti “historiografi”—bisa dikatakan sebagai suatu karya imajinasi. Subyektivisme itulah yang kerap dituding sebagai faktor penyebab terjadinya distorsi dalam penulisan sejarah yang berakibat adanya “pertentangan abadi” antara “sejarah (historiografi)” dengan “masa lalu”.

Subyektivisme adalah conditio sine a quanon dalam historiografi. Secara formal, subyektivisme diakui sejak seorang sejarawan masuk dalam tahap interpretasi dan historiografi. Pada saat itu, setiap sejarawan akan mengerahkan seluruh daya imajinasinya untuk merekonstruksi suatu momentum sejarah berdasarkan data-data yang dimiliki.

Namun secara faktual, subyektivisme itu sesungguhnya telah hadir sejak saat munculnya gagasan untuk melukiskan suatu momentum sejarah. Sebab, hal yang esensial dalam setiap penulisan sejarah adalah pesan-pesan atau nilai-nilai yang merupakan hasil pemaknaan subyektif atas suatu momentum sejarah. Pada keadaan seperti itu, fakta obyektif yang dihadirkan dalam suatu tulisan sejarah, sesungguhnya kerap menduduki posisi sekunder.

Keprimeran makna dalam penulisan sejarah itulah yang sebenarnya menjadikan disiplin sejarah tidak memiliki syarat-syarat obyektif untuk dikategorikan sebagai “ilmu” yang dituntut untuk memberikan suatu kepastian. Satu-satunya kepastian yang mampu dihadirkan oleh sejarah adalah ketidakpastian. Segalanya akan berkembang dan berubah menurut ruang dan waktu. Oleh karenanya, penyebutan “ilmu” bagi “sejarah”, sesungguhnya memiliki makna yang khusus karena sejarah tidak bisa dipadankan dengan ilmu-ilmu sosial lainnya, khususnya yang berada dalam bingkai positivisme.

Pemaknaan itu lahir melalui proses interpretasi yang menjadi fase ketiga—dari empat fase (heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi)—dalam metode sejarah. Adanya interpretasi sebagai aspek yang tidak terhindarkan dalam metode sejarah, merupakan pengakuan atas subyektivisme dalam historiografi. Sebab bagaimana pun, interpretasi adalah hasil olah daya pikir dan daya nalar seorang sejarawan yang tentu saja dibatasi oleh nilai-nilai etis dan politis yang dianutnya.

Karena itulah, polemik di kalangan sejarawan mengenai metodologi sebagai usaha untuk memberikan koridor keilmiahan dalam studi sejarah tetap hidup. Polemik itu secara umum berusaha memberikan batasan-batasan tertentu guna mencegah dominannya subyektivisme agar tidak tergelincirnya pada kecenderungan-kecenderungan yang spekulatif, metafisis, dan romantis.

Melalui usaha inilah, sejarah diharapkan tetap menjadi ruang dialog yang demokratis dan terbuka bagi siapa pun. Sebab, apa yang dihasilkan oleh suatu proses sejarah sesungguhnya hanya bisa ditentukan oleh mereka yang berhasil memaknai kenyataan sejarahnya sendiri. Dengan harapan, sejarah bisa dimaknai secara luas sekaligus menepis unsur-unsur represi akibat pemaksaan untuk menganut suatu makna tunggal dan sempit.

Kini, dominasi kekuasaan politik atas sejarah yang diwariskan Orde Baru—khususnya pengajaran sejarah—telah mengakibatkan sempit dan kaburnya pemahaman sebagian masyarakat atas perkembangan sejarah. Munculnya laskar-laskar berbasis kesukuan, agama, dan golongan-golongan kepentingan politik yang kerap menggunakan pendekatan kekerasan dalam menyikapi suatu fenomena adalah akibat-akibat yang tampak di permukaan dari sempitnya pandangan masyarakat umum atas sejarah.

Masyarakat seolah kurang terbiasa untuk mengkaji hakikat yang tersembunyi dibalik berbagai gejala. Masalah-masalah sosial, kerap didekati dengan pendekatan artifisial yang tidak pernah bisa memperjelas permasalahan. Akibatnya, masalah demi masalah berkembang, beranak-pinak, dan saling beririsan dalam struktur yang semakin rumit. Masyarakat pun semakin sulit keluar dari masalah.

***

Akhir kata, suatu gejala yang pernah terjadi dalam masa sejarah tidak bisa dihakimi secara simplistis. Dengan begitu, pandangan yang mengidentikkan “momentum proklamasi” dengan “kemerdekaan” atau munculnya anggapan bahwa “sejak dibacakan teks proklamasi, rakyat Indonesia hidup di alam kemerdekaan” bisa jadi sesungguhnya merupakan pandangan yang cenderung menyederhanakan.

Kemerdekaan adalah suatu gejala yang multidimensi. Sebagai anti-thesis dari penjajahan, basis konseptual dari kemerdekaan adalah anti-penjajahan. Semangat untuk memerdekakan diri tidak pernah lahir dari mereka yang berkuasa. Secara filsafat, gagasan mengenai kemerdekaan selalu dilahirkan melalui mimpi dari mereka yang menginsyafi dirinya tengah dijajah secara politik, ditindas secara ekonomi, dan dibutakan secara budaya.

Bagi sebagian kalangan, barangkali kemerdekaan itu ternyata belumlah hadir. Kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan, wabah penyakit, bencana alam, dan lain-lain masih menjadi belenggu yang mencerabut kebebasan. Bagi kalangan tersebut, makna dibalik kemeriahan peringatan hari kemerdekaan hanyalah suatu ritual yang artifisial. Makna kata “merdeka” itu sendiri barangkali telah mengalami degradasi.

Bukan tidak mungkin, aspirasi mereka tentang kemerdekaan, justru telah diinjak oleh narasi besar kemerdekaan yang diulas dalam historiografi Indonesia.

Syamsul Ardiansyah

Bandung, 2 September 2006

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s